Usai Diperiksa Bareskrim, Lulung & Fahmi Lakukan Pertemuan Tertutup

Wanda Indana    •    Selasa, 05 May 2015 15:09 WIB
korupsi ups
Usai Diperiksa Bareskrim, Lulung & Fahmi Lakukan Pertemuan Tertutup
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana (Foto: MI/ Rommy)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana dan Fahmi Zulfikar diketahui melakukan pertemuan tertutup. Pertemuan itu dilakukan usai mereka diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
Fahmi terlihat mendatangi ruang kerja Lulung, sapaan Abraham Lunggana, di lantai sembilan Gedung DPRD DKI, sekitar pukul 14.00 WIB. Ketika keluar dari ruang kerja Lulung, Fahmi langsung diberondong berbagai pertanyaan terkait kasus UPS oleh wartawan.
 
Namun, Fahmi tampak tak menyukai keberadaan media yang telah menunggunya. Saat ditanya keterlibatan dirinya terkait kasus UPS, Fahmi terlihat emosi. Dia mengaku tidak membahas masalah pemeriksaan Bareskrim Polri.
 
"Ngobrol masalah istri, anak, soal macam-macam, masa saya harus cerita sama kalian apa yang saya bicarakan," ujar Fahmi ketus di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2015).
 
Bahkan, politisikus Hanura itu membantah dirinya terlibat kasus UPS. Menurutnya, Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI Jakarta yang memahami kasus UPS. Sebab, ULP yang menggadakan lelang pengadaan UPS.
 
"UPS bukan urusan saya. Kau tanya saja tuh ULP, kenapa harus saya yang ditanya. Mau tahu, tanya Mabes Polri. Kenapa harus kami yang dikejar-kejar. Kejar sana ULP, kenapa dilelang," katanya dengan nada tinggi sambil meninggalkan pewarta.
 
Seperti diketahui, Bareskrim Polri telah memanggil dan memeriksa mereka sebagai saksi. Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E yang membidangi pendidikan pada 2014 lalu. Sedangkan Fahmi menjabat sebagai Sekretaris Komisi E.
 
Hingga saat ini, Subdit Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri sudah menetapkan dua tersangka kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) pengadaan UPS dalam APBD Perubahan DKI 2014. Keduanya adalah Alex Usman selaku PPK Suku Dinas Pendidikan Menengah (Dikmen) Jakarta Barat dan Zainal Soleman yang merupakan PPK Sudin Dikmen Jakarta Pusat.
 
Keduanya dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 51 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Mabes Polri menyatakan kasus tindak pidana korupsi pengadaan UPS bagi 49 sekolah di Jakarta Pusat dan Barat itu, mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 50 miliar lebih.
 


(FZN)