Wawancara Khusus Dirjen Pas Handoyo Sudrajat

Saya Malu Anggaran Tidak Cair

Media Indonesia    •    Rabu, 06 May 2015 07:33 WIB
kabinet jokowi-jk
<i>Saya Malu Anggaran Tidak Cair</i>
Handoyo Sudrajat. Foto: Wahyu Putro A/Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Baru kali ini, seorang direktur jenderal di sebuah kementerian mundur dari jabatannya karena menilai dirinya gagal mengemban tanggung jawab.

Dia, Handoyo Sudrajat, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan HAM periode 4 November 2013- 29 April 2015.

Untuk mengetahui lebih jauh persoalan yang melatari pengunduran diri Handoyo, wartawan Media Indonesia Adhi M Daryono mewawancarai mantan Pelaksana Tugas Sekjen KPK itu di kantornya di Jl Veteran No 11, Jakarta Pusat, kemarin, seusai serah terima jabatan dengan Dirjen Pemasyarakatan yang baru, Ma'mun.

Benarkah alasan Anda mundur karena anggaran yang tidak cair?

Saya malu sudah mendorong MoU dengan TNI, tetapi anggarannya dibintangi. Saya tidak bisa memperbaiki sarana, membeli peralatan, dan menambah SDM. Lalu ada masalah anggaran dan petugas yang melakukan pungli.

Sebelumnya, saya juga mengusulkan pembentukan Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapas) kepada Menkum dan HAM Amir Syamsudin.

Berapa besar anggaran yang dibintangi oleh Kementerian Keuangan?

Kami dapat tambahan Rp449 miliar. Rinciannya untuk pembangunan LP yang over crowded Rp349 miliar, Rp88,9 miliar untuk memenuhi sarana keamanan dan ketertiban sebagai tindak lanjut MoU dengan TNI, pengadaan sistem elektronik, pengamanan Nusakambangan, pengadaan rompi antipeluru, pembelian senjata, dan sarana narapidana Rp11,78 miliar.

Namun, semua itu dibintangi!



Handoyo Sudrajat. Foto: Susanto/MI

Apa dasar pembentukan Bapas?

Dari studi banding, ada hal mendasar yang kurang di Ditjen PAS, seperti SDM, kelembagaan, keuangan, perencanaan kegiatan, dan keamanan.

Bapas ini di luar struktur Kemenkum dan HAM. Dia di bawah koordinasi Menko Polhukam karena sehari-harinya membahas narkoba, terorisme, koruptor, dan pelaku kejahatan lain. Bapas harus intens melakukan koordinasi dengan BNN dan BNPT.

Saya pikir kita perlu single cash management information system agar Menko Polhukam mudah menjalankan koordinasi.

Bagaimana respons pemerintah?

Saya pernah diskusi dengan anggota timses Jokowi. Saat itu, ada kebijakan pemerintah tidak menambah lembaga selain Badan Ekonomi Kreatif. Artinya, Bapas tidak disetujui.

Saya sudah mengutarakan usulan ini kepada Staf Khusus Kemenkum dan HAM. Lalu Pak Laoly bilang ini konsep bagus. Saya juga bilang ke Pak Amir Syamsudin, kalau konsep Bapas ini tidak diterima, saya mundur saja.

Bagaimana kondisi LP saat ini?

Kini, rasio petugas berbanding penghuni LP itu 1:45. Jadi, bukan petugas mengawasi penghuni, melainkan penghuni yang mengawasi petugas. LP baru diisi 400 orang. Contohnya di Magelang LP diisi 360 orang dengan jumlah penjaga 3 orang. Banyak keluhan dari petugas yang sudah puluhan tahun tidak memperoleh pelatihan.

Jika tidak mendapat pelatihan, petugas LP akan lemah dan mudah dipengaruhi. Tujuan MoU dengan TNI karena kami butuh dukungan untuk menggembleng mental dan disiplin petugas.

Kami bisa memanfaatkan rutan militer, mendapat bantuan senjata, dan kemungkinan mendirikan pos TNI di Nusakambangan, karena ada isu IS akan menyerang Nusakambangan untuk membebaskan Abu Bakar Baasyir.


(KRI)