Djoko Susilo Pertanyakan Penerapan Pasal Pencucian Uang

- 15 Januari 2013 14:45 wib
<p>Irjen Djoko Susilo--MI/Susanto/wt</p>

Irjen Djoko Susilo--MI/Susanto/wt

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengacara tersangka kasus korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan roda empat di Korps Lalu Lintas Polri tahun anggaran 2011 mempertanyakan penerapan pasal pencucian uang kepada kliennya.

"Kami tidak mengerti pencucian uang dihubungkan ke mana, uang dari mana? Apakah dari simulator SIM? Kami masih pelajari," kata pengacara Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Tommy Sihotang di kantor KPK Jakarta, Selasa (15/1).

Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, lembaga penegak hukum itu menjerat mantan Kepala Korlantas tersebut dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan sangkaan dari Pasal 3 dan atau 4 Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 3 ayat 1 dan atau pasal 6 ayat 1 UU 15 tahun 2002 tentang TPPU.

Penyidikan tersebut sudah dilakukan sejak 9 Januari 2013. "Harus terbukti dulu korupsinya, ke mana mengalirnya dan dari mana. Jadi saya tidak bisa menduga-duga dari mana," tambah Tommy.

Pasal 69 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan, "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya." Artinya, penegak hukum dapat melakukan penyidikan meski belum terbukti tindak pidana asal.

Tommy menjelaskan Djoko sudah tahu pengenaan pasal tersebut. Pengacara Djoko lainnya, Hotma Sitompul mempertanyakan bukti yang dimiliki penyidik. "Kalau TPPU itu memang jaksa punya bukti apa? Kita tidak tahu apa yang dimiliki KPK," kata Hotma.

Hotma menegaskan kliennya siap untuk melakukan pembuktian terbalik terkait pencucian uang. "Kami siap untuk melakukan pembuktian terbalik," tambah Hotma.

Pada Pasal 77 UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan TPPU disebutkan, "Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana."
"Harus dibuktikan dulu kekayaannya dari mana, sehingga jangan semua barang langsung disita semua," jelas Hotma. Hotma mengatakan bahwa ia tidak tahu rekening Djoko yang diblokir maupun pemeriksaan aset yang dilakukan KPK.

KPK menetapkan Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli. Selain Djoko, KPK juga menetapkan tersangka Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo (Wakil Kepala Korlantas non-aktif), Budi Susanto selaku Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA), perusahaan pemenang tender pengadaan simulator dan Sukotjo S Bambang sebagai Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) yang menjadi perusahaan subkontraktor dari PT CMMA.

Satu tersangka yaitu Sukotjo S. Bambang telah divonis penjara selama 2,5 tahun di rutan Kebon Waru Bandung atas perkara terpisah karena diduga menggelembungkan nilai proyek terkait simulator.

Djoko dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tentang penyalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun. KPK menghitung bahwa kerugian negara sementara adalah Rp100 miliar dari total anggaran Rp196,8 miliar. (Ant/DOR)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…