Jenguk Orang Tua, KPK Izinkan Raja Bonaran Mudik

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 06 May 2015 11:03 WIB
kpk
Jenguk Orang Tua, KPK Izinkan Raja Bonaran Mudik
Bupati nonaktif Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Bonaran Situmeang menjawab pertanyaan wartawan setelah mengikuti jalannya sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut KPK di Pengadlan Tipikor, Jakarta, Senin (27/4). Foto MI/Moham

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan Bupati Tapanuli Tengah nonaktif Raja Bonaran Situmeang (RBS) untuk mudik ke kampung halamannya Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Hal itu diberikan pasalnya orang tua dari Bonaran, meninggal dunia pada Senin 4 Mei 2015 lalu.

"JPU (Jaksa Penuntut Umum) telah menerima hakim yang mengizinkan terdakwa RBS melayat orangtuanya yang meninggal dunia, dengan pertimbangan pemakaman Kamis (7 Mei)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Menurut dia, Bonaran akan diizinkan pulang kampung selama satu hari dari Kamis hingga Jumat 8 Mei besok. Dia memastikan, Bonaran tetap mendapatkan pengawalan ketat selama berada di Tapanuli.

"RBS akan dikawal JPU dan pengawal tahanan. Pada Kamis pagi diterbangkan dan kembali pada Jumat pagi. Jadi selama di sana RBS akan diinapkan di Polres Sibolga," terang dia.

Kendati demikian, Priharsa belum mengetahui ayah atau ibu Bonaran yang meninggal dunia. "Tidak tahu, di sini disebut hanya orang tua dia," pungkas dia.

Bonaran merupakan terdakwa kasus dugaan suap sengketa Pilkada Tapanuli Tengah di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia dituntut dengan hukuman pidana penjara enam tahun dan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.

Bonaran dinilai telah menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar demi memenangkan Pilkada Tapanuli Tengah. Tindakannya dinilai telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
 


(UWA)