Kader PDIP Tertangkap Tangan, KPK Bidik Izin Usaha PT MMS

Yogi Bayu Aji    •    Rabu, 06 May 2015 13:00 WIB
adriansyah
Kader PDIP Tertangkap Tangan, KPK Bidik Izin Usaha PT MMS
Anggota DPR RI fraksi PDIP Adriansyah ditahan KPK dalam operasi tangkap tangan di Bali. (Foto:MI/Rommy)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Tanah Laut Bambang Alamsyah terkait dugaan suap yang dilakukan PT Mitra Maju Sukses (MMS) di Kabupaten Tanah Laut kepada Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Adriansyah.
 
"Tujuan utamanya untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, termasuk di dalamnya kepengurusan izin," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Rabu (6/5/2015).
 
Menurut dia, KPK juga mengkonfirmasi pertemuan Bambang dengan PT MMS. "Pertanyaan itu yang hari ini dan dua minggu lalu coba dikonfirmasi ke yang bersangkutan, apakah ada pertemuan yang bersangkutan dengan pihak MMS," ujar dia.
 
Kasus dugaan suap ini terbongkar ketika KPK menjalankan operasi tangkap tangan Jumat 9 April lalu. Penyidik menangkap basah Legislator yang juga mantan Bupati Tanah Laut Adriansyah dan Direktur PT MMS Andrew Hidayat.
 
Adriansyah ditangkap di Denpasar, Bali saat kongres PDIP berlangsung. Sementara, Andrew dicokok di Jakarta. Saat mereka ditangkap, penyidik menemukan uang Rp 440 juta dengan mata uang dolar Singapura dan Rupiah.
 
Keduanya kemudian ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan izin PT MMS di Kabupaten Tanah Laut. KPK menduga pemberian suap itu dilakukan bukan untuk pertama kalinya.
 
"Dari hasil pemeriksaan tadi pemberian ini bukan yang pertama kali, sebelumnya juga pernah diberikan, tetapi ini perlu didalami dulu," kata Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.
 
Informasi dihimpun, Andrew memberi suap lantaran PT MMS punya usaha lain terkait tambang. Perusahaan ini merupakan subkontraktor yang menjalankan usaha pertambangan PT Indoasia Cemerlang yang mendapat izin usaha dari Adriansyah saat menjadi Bupati Tanah Laut pada 2009.
 
Sebagai subkontraktor, PT MMS berkepentingan melanjutkan usaha tambang batu bara. Namun, izin mereka hampir habis sehingga Andrew mengeluarkan fulus untuk mendapat izin tambahan.
 
KPK menjerat Adriansyah dengan pasal 12 huruf b atau pasal 5 ayat 2 juncto pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 11 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana. Sementara, Andrew Hidayat diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
 


(FZN)