Kabareskrim: Kasus Korupsi di SKK Migas Pernah Dilaporkan ke KPK

Githa Farahdina    •    Rabu, 06 May 2015 15:09 WIB
korupsi migas
Kabareskrim: Kasus Korupsi di SKK Migas Pernah Dilaporkan ke KPK
Komjen Pol Budi Waseso--Metrotvnews.com/Lukman

Metrotvnews.com, Jakarta: Bareskrim Polri tengah memproses kasus korupsi besar di SKK Migas. Kasus korupsi kakap tersebut pernah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pernah dilaporkan ke KPK, saya belum tahu apakah masalah ini sudah ditangani KPK. Kita hari ini koordinasi sama KPK apa pernah ditangani," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Koordinasi dilakukan agar diketahui apakah kasus per-kasus memiliki keterkaitan. Pihaknya akan menyerahkan kepada institusi mana yang lebih dulu menangani kasus ini. "Kalau sudah ditangani KPK, Bareskrim atau kejaksaan akan dikoordinasikan, siapa tangani lebih dulu diserahkan. Kalau sudah ditangani KPK, kita akan serahkan ke KPK. Tidak ada saling mendahului," tegas mantan Kapolda Gorontalo ini.

Penyidik Bareskrim menggeledah Kantor PT TPPI di Mid Plaza, Jakarta Pusat dan Kantor SKK Migas di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2015) kemarin.

Nama besar di PT TPPI salah satunya adalah Hashim Djodjohadikusumo. Adik dari Prabowo Subianto itu pendiri PT TPPI. Waseso belum bisa memastikan, apakah Hashim akan diperiksa soal kasus ini atau tidak.

Budi menjelaskan, penyelidikan kasus ini sudah melalui proses panjang. Penyidik sudah gelar perkara dan koordinasi dengan Jaksa Agung.

"Kami harus segera. Masalah alat bukti, petunjuknya harus kami ambil dulu. Makanya harus kami geledah, karena sudah ada beberapa kesaksian yang harus dilengkapi," jelas Budi Waseso.

Sementara, kerugian ini ditaksir lebih dari Rp2 triliun. Kerugian pasti akan diketahui melalui penyidikan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Victor Simanjuntak menyampaikan PT TPPI menjual minyak mentah namun uang hasil penjualan tidak masuk ke kas negara. Pejabat SKK Migas harus tanggung jawab karena tahu si penjual bermasalah, namun kontraknya diteruskan.

"TPPI menjual kondesat tapi uangnya tidak ada. Sudah tahu tidak dibayar, tetap saja kontrak dilanjutkan," tambah Viktor.


(YDH)