Korupsi SKK Migas, Satgas Gabungan Polri-KPK-Kejagung Dilibatkan

Githa Farahdina    •    Rabu, 06 May 2015 15:37 WIB
korupsi migas
Korupsi SKK Migas, Satgas Gabungan Polri-KPK-Kejagung Dilibatkan
Komjen Budi Waseso. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidikan kasus korupsi di SKK Migas bukan tak mungkin melibatkan satgas gabungan Polri, KPK dan Kejaksaan Agung. Pelibatan itu untuk percepatan penanganan kasus korupsi.

"Melibatkan satgas bisa saja karena tentu semua yang saya sampaikan untuk percepatan penanganan masalah korupsi bersama-sama dengan KPK dan kejaksaan," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (6/5/2015).

Koordinasi dengan KPK sudah dilakukan. KPK, kata Waseso, pernah mendapat laporan soal kasus ini. Namun demikian, Waseso mengaku belum tahu apakah KPK sudah memproses kasus ini atau belum.

"Pernah dilaporkan ke KPK, saya belum tahu apakah masalah ini sudah ditangani KPK. Kita hari ini koordinasi sama KPK apa pernah ditangani," tambah Buwas.

Koordinasi dilakukan agar diketahui apakah kasus per kasus memiliki keterkaitan. Pihaknya akan menyerahkan kepada institusi mana yang lebih dulu menangani kasus ini.

"Kalau sudah ditangani KPK, Bareskrim atau Jaksa akan dikoordinasikan, siapa tangani lebih dulu diserahkan. Kalau sudah ditangani KPK, kita akan serahkan ke KPK. Tidak ada saling mendahului," tegas mantan Kapolda Gorontalo ini.

Diberitakan sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri sedang mengusut kasus korupsi dengan kerugian negara sekitar USD156 juta (sekitar Rp2 triliun). Penyidik sudah menetapkan tersangka.

"Tersangkanya sudah di kantong. Kalau tidak ada tersangka, tidak bisa kami sidik. Dari pemerintah ada, tidak mungkin hanya salah satu pihak (swasta)," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Victor Simanjuntak di Mabes Polri, Jakarta, Selasa 5 Mei.

Dia mengatakan itu sebelum berangkat ke Gedung Mid Plaza lantai 33-35 di Jakarta Pusat dan ke Kantor SKK Migas di Jakarta Selatan untuk mencari barang bukti terkait kasus besar yang ia maksud. "Kasusnya tindakan pencucian uang, predikat crime-nya korupsi," cetusnya.

Victor menjelaskan dalam kasus ini pihak swasta menjual minyak mentah namun uang hasil penjualan tidak masuk ke kas negara. Pejabat SKK Migas harus tanggung jawab karena tahu si penjual bermasalah namun kontraknya diteruskan.

"TPPI (Trans Pacific Petrocemical Indotama) menjual condesat tapi uangnya tidak ada. Sudah tahu tidak dibayar, tetap saja kontrak dilanjutkan," tambah Victor.

Victor menjelaskan, kasus ini terjadi rentang waktu 2008-2011. Penyidik Bareskrim sudah meminta bantuan BPK dan PPATK untuk menghitung kerugian dalam kasus ini.

Kemarin, penyidik Bareskrim menggeledah Kantor PT TPPI di Mid Plaza, Jakarta Pusat dan Kantor SKK Migas di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan

Budi menjelaskan, penyelidikan kasus ini sudah melalui proses panjang. Penyidik sudah gelar perkara dan koordinasi dengan Jaksa Agung. "Kami harus segera. Masalah alat bukti, petunjuknya harus kami ambil dulu. Makanya harus kami geledah, karena sudah ada beberapa kesaksian yang harus dilengkapi," jelas Budi Waseso.

Seperti diketahui, KPK, Kejagung dan Polri sepakat membentuk Satgas Antikorupsi. Satuan ini nantinya akan bertugas untuk mempercepat penanganan kasus korupsi.


(KRI)