UPS Bermasalah, Lulung Salahkan Jokowi

Wanda Indana    •    Rabu, 06 May 2015 15:59 WIB
korupsi ups
UPS Bermasalah, Lulung Salahkan Jokowi
Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana (Foto: MI/Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana menilai Gubernur DKI Jakarta adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS).

Lulung mengungkapkan, pengadaan UPS diajukan pada APBD Perubahan DKI 2014 melalui pembahasan dalam rapat bersama eksekutif dan legislatif. Setelah disepakati, eksekutif bertugas melelang pengadaan UPS. Pada tahap ini, orang yang bertanggungjawab adalah Joko Widodo yang saat itu menjadi Gubernur DKI.
 
Sebab, Gubernur harus memeriksa Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk menggunakan anggaran pembelian UPS. Tak hanya itu, Gubernur juga harus memantau penggunaan anggaran pembelian UPS yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 
"Harusnya Pak Gubernur dan Sekda (Sekretaris Daerah) mengetahui apakah UPS itu ada pelanggaran mark up atau tidak. Kedua, apakah UPS dibutuhkan sekolah-sekolah, itu harus ada evaluasinya," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2015).
 
Lulung menjelaskan, Gubernur harusnya mengetahui apakah perusahaan yang memenangkan tender sesuai kualifikasi. "Harusnya perusahaan punya kompetensi dan kantor, dilihat accountnya, rekeningnya, ada duit tidak, baru dimenangkan. Jangan dibuat SPD, karena yang menandatangani itu adalah orang yang bertanggung jawab," terangnya.
 
Setelah proses lelang pengadaan UPS dilakukan, tanggung jawab berada di eksekutif bukan legislatif. Sebab, eksekutif sebagai pihak pengguna anggaran. "Kalau ada kerugian anggaran belanja, itu di eksekutif, karena eksekutif pengguna anggaran belanja," jelas Lulung.
(FZN)

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

Bacakan Pledoi, Andi Narogong Minta Maaf

3 hours Ago

Jakarta: Terdakwa korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2013 Andi Narogong memba…

BERITA LAINNYA