DPR Revisi UU Pilkada, KPU Ubah Peraturan

Achmad Zulfikar Fazli    •    Rabu, 06 May 2015 18:57 WIB
uu pilkada
DPR Revisi UU Pilkada, KPU Ubah Peraturan
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay. (Foto: MI/Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika DPR jadi merevisi undang-undang Pilkada. Sebab, tahapan Pilkada harus menyesuaikan dengan UU yang baru.
 
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU tak mempermasalahkan rencana DPR tersebut. Namun, Pihaknya akan mengubah PKPU untuk menyesuaikan revisi UU tersebut, terutama tahapan pendaftaran calon.
 
"Begitu UU tuntas direvisi, KPU langsung menyesuaikan PKPU. Tentu ada aturan yang perlu diubah," kata Hadar melalui pesan singkat kepada Metrotvnews.com, di Jakarta, Rabu (6/5/2015).
 
Ia meminta DPR bergerak cepat, jika memang berencana merevisi UU Pilkada. Sehingga, tidak mengganggu tahapan Pilkada yang telah disusun oleh KPU.
 
"Kami berharap dilakukan dengan kilat. Mengingat hal yang mau diamandemen terkait dengan pendaftaran pasangan calon. Revisi UU Pilkada harus selesai jauh sebelum periode pendaftaran 26-28 Juli," katanya.
 
Sebelumnya, KPU menyatakan tak bisa menerima rekomendasi Komisi II DPR terkait penggunaan putusan terakhir pengadilan untuk jadi dasar rujukan partai bermasalah yang ikut Pilkada. Demi mengakomodir Golkar dan PPP, DPR akan revisi UU Pilkada.
 
Rencana ini muncul setelah rapat antara pimpinan DPR, Komisi II, dan KPU. Agar tujuan DPR tercapai, mereka akan melakukan revisi terbatas pada UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada agar KPU memiliki payung hukum.
 
Pasal yang akan direvisi berkaitan dengan hak partai berkonflik untuk mengikuti Pilkada. Putusan pengadilan yang terakhirlah yang menjadi rujukan. Revisi Undang-undang Pilkada ini rencananya akan dibahas pada masa sidang keempat melalui Badan legislatif.


(FZN)