Peneliti LIPI: Jangan Revisi UU Pilkada untuk Kepentingan Sesaat

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro sangat keberatan jika Komisi II DPR merevisi UU Pilkada untuk akomodir partai berkonflik. Tidak tepat jika UU Pilkada direvisi ketika masih ada partai yang berkonflik di dalam kepengurusannya.

"Harus diselesaikan dahulu. Apakah diikutkan atau tidak (partai berkonflik), ya harus jelas. Jangan merevisi UU untuk kepentingan sesaat. Harus merumuskan dengan keadaan yang tenang dan matang," kata Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (06/05/15).

Menurut dia KPU dan DPR tidak boleh terburu-buru dalam mempersiapkan Pilkada. Kalau hanya mengejar persiapan aturan tanpa memikirkan jauh ke belakang, akhirnya hanya akan menghasilkan kegaduhan lain.

"Mau tidak mau, konteksnya itu dipertimbangkan. Apa urgensinya memilih kepala daerah yang terguyung-guyung partai ini yang akan mengusulkan, apakah harus dipaksakan?," kata dia.

Siti menilai baik penyelenggara, aturan, hingga partai politik yang akan menjadi peserta Pilkada, belum siap untuk menyongsong Pilkada. Terlebih, Pilkada serentak yang baru pertama kali ini dilaksanakan ini akan menentukan nasib 236 daerah.

Dia menilai KPU tidak terburu-buru membuat Peraturan KPU. Dewan juga diminta tidak bernafsu merevisi UU demi kepentingan dua partai.

Dari pada merekayasa aturan sedemikian rupa, lebih baik KPU mempersiapkan penyelenggaran dengan labih matang dan partai berkonflik untuk menyelesaikan internalnya lebih dulu.

"Kalau ingin mendapatkan kepala daerah yang perfrom ya kita harus mempersiapkan partainya. Yang kita perlukan itu bukan tanggal tapi kematangan dari peserta." tegas dia.


(ALB)