Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Politik LIPI Siti Zuhro sangat keberatan jika Komisi II DPR merevisi UU Pilkada untuk akomodir partai berkonflik. Tidak tepat jika UU Pilkada direvisi ketika masih ada partai yang berkonflik di dalam kepengurusannya.
"Harus diselesaikan dahulu. Apakah diikutkan atau tidak (partai berkonflik), ya harus jelas. Jangan merevisi UU untuk kepentingan sesaat. Harus merumuskan dengan keadaan yang tenang dan matang," kata Siti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (06/05/15).
Menurut dia KPU dan DPR tidak boleh terburu-buru dalam mempersiapkan Pilkada. Kalau hanya mengejar persiapan aturan tanpa memikirkan jauh ke belakang, akhirnya hanya akan menghasilkan kegaduhan lain.
"Mau tidak mau, konteksnya itu dipertimbangkan. Apa urgensinya memilih kepala daerah yang terguyung-guyung partai ini yang akan mengusulkan, apakah harus dipaksakan?," kata dia.
Siti menilai baik penyelenggara, aturan, hingga partai politik yang akan menjadi peserta Pilkada, belum siap untuk menyongsong Pilkada. Terlebih, Pilkada serentak yang baru pertama kali ini dilaksanakan ini akan menentukan nasib 236 daerah.
Dia menilai KPU tidak terburu-buru membuat Peraturan KPU. Dewan juga diminta tidak bernafsu merevisi UU demi kepentingan dua partai.
Dari pada merekayasa aturan sedemikian rupa, lebih baik KPU mempersiapkan penyelenggaran dengan labih matang dan partai berkonflik untuk menyelesaikan internalnya lebih dulu.
"Kalau ingin mendapatkan kepala daerah yang perfrom ya kita harus mempersiapkan partainya. Yang kita perlukan itu bukan tanggal tapi kematangan dari peserta." tegas dia.
(ALB)
Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro menyatakan Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serent…
Warga bisa berinteraksi untuk menyampaikan aspirasi terhadap pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) lewat Avatar.
Polisi mengajak warga untuk mendokumentasikan pelanggaran yang ditemui di jalanan, tak terkecuali simpatisan kandidat lawan.
Debat kandidat itu dijadwakan pada 7 Mei dan 23 Juni 2018 dengan tempat penyelenggaraannya belum ditetapkan.
Komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Partisipasi masyarakat, Ahmad Hanafi mengatakan, kegiatan ini diharap menggaet pemilih pemula…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Metro TV menyelenggarakan debat publik pertama Pilgub Ka…
Menurut Soekarwo, semua persiapan Pilkada telah diperhitungkan dengan matang.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai putusan Mahkamah Agung terhadap calon Wali Kota Makassar petahana Mohammad Ramdhan…
MA menolak permohonan kasasi Ketua KPU Kota Makassar terkait dengan sengketa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar…
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyebut putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi KPU Kota Makassar dalam kasus sengketa…
Jaringan ini bisa saja kering sehingga menggerogoti jaringan yang melapisi perut, lalu menyebabkan m…
Terapkan gaya hidup sehat, dan rutin olahraga untuk menghindari kenaikan LDL (kolesterol jahat).&nbs…
Reformasi dianggap hanya berhasil menurunkan Presiden ke-2 Soeharto.
Tak ada yang mau menghidupkan Orba.
Mereka adalah Christianto Wibisono, kolumnis dan analis bisnis senior, Silverius Oscar Unggul atau Onte, pegiat lingkungan dan soc…
Selama 20 tahun reformasi, sistem demokrasi dianggap yang paling ideal diterapkan di Indonesia.
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap bentuk kepanikan.
Ia menganggap kesalahan itu justru pada pengundang.
Pilpres 2019 hanya akan menjadi laga ulang Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka pintu selebar-lebarnya jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ingin bergabung k…
PAN mustahil berkoalisi dengan Jokowi, meski Ketum PAN Zulkifli belum bersikap.
Jokowi harus menerima kekalahan pada laga duel ulang dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.
Novanto maupun tim hukum masih mempertimbangkan matang-matang langkah banding.