Wacana Revisi UU Pilkada Berpotensi Langgar Aturan

Surya Perkasa    •    Kamis, 07 May 2015 02:59 WIB
pilkada serentak
Wacana Revisi UU Pilkada Berpotensi Langgar Aturan
Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani (Foto: MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kritikan demi kritikan terhadap rencana revisi UU Pilkada untuk mengakomodir PPP dan Golkar bermunculan. Ada kecurigaan revisi ini sengaja dipaksaan segelintir orang untuk menjembatani kepentingan kelompoknya dalam pilkada.

"Sekelompok kekuatan politik, bukan didorong untuk kepentingan nasional tapi untuk kepentingan politiknya sendiri mendorong ini (revisi UU Pilkada)," kata ketua DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arsul Sani ketika dihubungi, Rabu (6/5/2015).

Kepentingan segelintir kelompok ini sangat berbahaya karena berpotensi menabrak aturan UU. Sebab rencana tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

"Di sana diatur, pengajuan RUU di luar program legislasi nasional hanya dimungkinkan kalau ada kepentingan nasional yang mendesak. Nah, kalau UU mau diubah gara-gara Golkar dan PPP, itu bukan kepentingan nasional. Itu hanya kepentingan Golkar dan kepentingan PPP," terang anggota Komisi III DPR itu.

Dia melihat upaya memaksakan revisi UU Pilkada ini akan menjadi bahan tertawaan. Selain tidak sesuai aturan yang berlaku, Arsul juga melihat banyak upaya pembentukan opini bahwa telah ada kesepakatan antara dewan dan KPU.

Wacana ini pun dilihatnya hanya didukung sekelompok golongan saja. Tidak keseluruhan anggota Komisi II DPR. PPP kubu Romy tak yakin pembahasan revisi UU Pilkada akan diterima oleh anggota Dewan yang lain.

"Apakah itu benar akan disetujui oleh semua fraksi ketika pembahasan RUU? Belum tentu," ujarnya yakin.


(ALB)