Menanti Aturan Nyata Pengendali Harga

   •    Kamis, 07 May 2015 06:09 WIB
ekonomi indonesia
Menanti Aturan Nyata Pengendali Harga

KABAR kurang menggembirakan datang dari Badan Pusat Statistik pada Selasa (5/5). Soal pertumbuhan ekonomi menjadi pemantiknya. Itu terlihat dari data BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartalan Indonesia kembali melambat.

Di kuartal I 2015, angkanya bahkan di bawah 5%, tepatnya 4,71%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan di kuartal I tahun lalu yang mencapai 5,14%. Akibat perlambatan itu, angka pengangguran pun meningkat.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi sejatinya telah berlangsung sejak akhir 2012 seiring dengan lesunya perekonomian dunia. Kinerja ekspor melempem sehingga membuat perekonomian nasional tertekan. Pertumbuhan investasi ternyata belum mampu mengompensasi kendati pemerintah terus berusaha menarik investasi.
Di Indonesia, komponen yang berkontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi ialah konsumsi rumah tangga alias masyarakat. Perannya mencapai lebih dari separuh produk domestik bruto kita. Konsekuensi pertumbuhan dengan topangan konsumsi seperti itu ialah ketika masyarakat bergairah membelanjakan pendapatan, pertumbuhan ekonomi akan melaju. Sebaliknya, begitu daya beli menurun, pilar-pilar perekonomian pun menjadi lemah.

Bagai lingkaran setan, daya beli yang rendah membuat dunia usaha tidak berkembang karena lesunya penjualan. Jangankan meningkatkan upah buruh dan menyerap lebih banyak tenaga kerja, pelaku usaha harus berusaha keras untuk tidak mengurangi karyawan.

Sebaliknya, tanpa peningkatan pendapatan, masyarakat tidak memiliki dana lebih untuk berbelanja. Rumah tangga tidak mampu membeli banyak produk yang dihasilkan pelaku usaha.

Lebih parah lagi bila daya beli itu tergerus akibat harga barang dan jasa yang semakin mahal. Konsumen terpaksa berhemat sehingga angka penjualan industri pun makin merosot.

Peningkatan hasil investasi dan kinerja ekspor memerlukan waktu yang tidak pendek. Namun, tidak demikian dengan menjaga daya beli. Kuncinya ialah disiplin mengendalikan inflasi. Jangan sampai ada lonjakan harga yang tidak perlu akibat tata niaga yang amburadul. Cegah pula harga-harga melangit karena permainan spekulan dan mafia. Pemerintah telah menyiapkan peraturan tegas untuk membatasi kenaikan harga bahan pokok. Karena itu, tidak ada alasan lagi untuk menunda-nunda penerbitan peraturan tersebut.

Aturan itu harus segera diterapkan sebelum lonjakan harga barang dan jasa mendera pada periode Ramadan dan Lebaran yang tinggal sebulan lagi. Berlamban-lamban menerbitkan aturan hanya akan memancing pertanyaan, apakah pemerintah melindungi para spekulan dan mafia yang lahan penghidupannya akan terampas?
Pemerintah juga diharapkan tidak salah resep dalam menarik investasi. Utamakan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja. Rajin-rajinlah pula mengevaluasi investasi demi menjaga efektivitasnya dalam mendorong perekonomian. Pula, belanja pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan harus dipercepat bagaimanapun caranya, asalkan tidak masuk kantong pribadi.

Menumbuhkan perekonomian bukan sekadar mengejar target angka yang tinggi. Percuma ekonomi tumbuh pesat, tetapi ketimpangan kesejahteraan makin lebar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun terlanggar.
Pemerintahan yang tepat memang harus siap menanggung risiko atas kebijakan yang pahit di awal-awal, tetapi mendatangkan manfaat jangka panjang.  Namun, itu tidak berarti mengabaikan sama sekali katup pengaman jangka pendek.


(GUS)