Fuad Amin Jalani Sidang Perdana di Tipikor dengan Tiga Sangkaan

Ilham wibowo    •    Kamis, 07 May 2015 08:29 WIB
Fuad Amin Jalani Sidang Perdana di Tipikor dengan Tiga Sangkaan
Tersangka kasus dugaan suap pasokan gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Bangkalan, Madura, Jawa Timur Fuad Amin Imron keluar usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta (Foto: MI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tersangka kasus korupsi migas yang juga mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, akan menjalani sidang perdana di pengadilan tindak pidana korupsi pagi ini, Kamis (7/5/2015).

Fuad yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2014-2019 ini dijerat dengan tiga dakwaan.

"Disangkakan dengan tiga dakwaan," kata kuasa hukum Fuad, Firman Wijaya, kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Nantinya dalam sidang, Fuad akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas penyitaan barang berharga miliknya. Menurut Firman, harta tersebut sudah lama dimiliki Fuad.

"Pak Fuad sudah memiliki (harta benda) sejak tahun 1970, jadi bukan karena punya jabatan, makanya kita akan mengajukan eksepsi," jelasnya.

Fuad terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kediamanannya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Dia diduga menerima uang hingga Rp18,85 miliar sejak 2009-2014 karena mengarahkan tercapainya perjanjian konsorsium dan perjanjian kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya (PD), serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur dan Gresik.

Terkait pencucian uang, KPK sudah menyita uang Fuad sebesar lebih dari Rp250 miliar yang sekitar Rp234 miliar sudah berada dalam kas penampungan KPK. Sedangkan selebihnya masih dalam proses pemindahan.

KPK juga menyita 14 rumah dan apartemen yang antara lain berlokasi di Jakarta dan Surabaya, 70 bidang tanah (tanah kosong dan beberapa tanah dengan bangunan di atasnya), termasuk kantor Dewan Pimpinan Cabang partai Gerindra, butik dan toko, serta 1 kondominium (dengan 50-60 kamar) di Bali, serta 19 mobil yang disita di Jakarta, Surabaya, dan Bangkalan.

Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun kurungan ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Kedua, selaku Bupati Bangkalan periode tahun 2003-2008 dan periode 2008-2013 karena diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan Jual Beli Gas Alam Untuk Pembangkit Listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan, Madura, dan perbuatan penerimaan lainnya. Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau
Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga, perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sangkaan Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
(ALB)