Kabareskrim Rahasiakan Enam Kasus Denny Indrayana

Githa Farahdina    •    Kamis, 07 May 2015 12:25 WIB
denny indrayana
Kabareskrim Rahasiakan Enam Kasus Denny Indrayana
Denny Indrayana saat tiba di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jumat 27 Maret 2015. Antara Foto/Muhammad Adimaja

Metrotvnews.com, Jakarta: Denny Indrayana disebut terlibat enam kasus selain korupsi payment gateway. Kabareskrim Komjen Budi Waseso masih merahasiakan kasus-kasus itu.

"Ada, ya nanti (dibuka ke publik). Jangan sekarang, tidak boleh," kata Waseso di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Waseso meminta publik bersabar dan mengikuti saja perkembangan kasus ini. "Ikuti saja perkembangannya, ini yang kami lakukan," tambahnya.

Denny telah dua kali diperiksa sebagai tersangka kasus payment gateway. Kasus ini ditegaskannya, masih dalam proses. "Tetap jalan ya," ujar Waseso.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan Bareskrim mendapat informasi soal dugaan kasus lain Denny dari internal Kemenkumham.

"Kasusnya macam-macam, karena kita dapatnya justru dari orang-orang Kemenkumham saat dia (Denny) menjabat," kata Anton, Selasa 21 Mei.

Salah satu perkara, lanjut dia, terkait perjalanan dinas ganda yang melibatkan maskapai Garuda Indonesia. "Keterlibatan pihak Garuda Indonesia juga nanti dilihat."

Enam perkara yang disinyalir menggunakan keuangan negara itu kini masih dalam tahap penyelidikan. Polri belum bisa menentukan berapa kerugian yang ditimbulkan.



Mantan Wamenkumham Denny Indrayana di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis 2 April 2015. Antara Foto/Puspa Perwitasari


Untuk kasus payment gateway, penyidik menyita sejumlah dokumen dari bekas ruang kerja Denny saat menjabat Wakil Menkumham di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi.

Payment gateway, program untuk memudahkan pembuatan paspor beroperasi Juli sampai Oktober 2014. Selama itu, diduga ada uang sebesar Rp32 miliar yang tidak disetor langsung ke kas negara.

Denny diduga punya peran besar dalam proyek itu. Ia dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP.


(TRK)