Jadi Terdakwa, DPRD Bangkalan Siap Berhentikan Fuad Amin

Agus Josiandi    •    Kamis, 07 May 2015 12:54 WIB
fuad amin imron
Jadi Terdakwa, DPRD Bangkalan Siap Berhentikan Fuad Amin
Tersangka kasus dugaan suap suplai gas alam di Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron menjawab pertanyaan wartawan ketika jeda saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/3).--MI/Rommy Pujianto

Metrotvnews.com, Bangkalan: DPRD Bangkalan siap memberhentikan Fuad Ali Imron seiring berubahnya status dia dari tersangka menjadi terdakwa. Saat ini Fuad masih tercatat sebagai ketua DPRD Bangkalan.

"Kami sudah konsultasi ke Mahkamah Kehormatan di DPR-RI. Sesuai aturan, sejak penetapannya sebagai terdakwa, maka setiap anggota DPRD yang tersangkut kasus diberhentikan atau dipecat dari keanggotaannya," jelas Wakil Ketua DPRD Bangkalan, Fatkhurrahman, di Bangkalan, Madura, Jawa Timur Kamis (7/5/2015).

Namun demikian, pihak DPRD mengaku masih menunggu surat dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terkait penetapan status terdakwa mantan bupati Bangkalan itu.

"Tetap kita tunggu surat pemberitahuan dari pengadilan sebagai syarat formal," jelas Fatkhurrahman.

Hari ini, Fuad Amin mulai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor. Fuad ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di kediamanannya di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Ia dijerat dengan tiga dakwaan, yakni pertama diduga menerima hadiah atau janji terkait jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur, Bangkalan Madura, Jawa Timur.
 
Ia disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau penjara 4-20 tahun ditambah denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.
 
Kedua, selaku Bupati Bangkalan periode tahun 2003-2008 dan periode 2008-2013 dengan kasus serupa.

Ketiga, perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan sangkaan pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) UU No 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No 25/2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan menyamarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.
 


(UWA)