Bareskrim Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Migas

Githa Farahdina    •    Kamis, 07 May 2015 15:18 WIB
korupsi migas
Bareskrim Minta PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Migas
Penyidik Bareskrim menggeledah Kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jakarta, Selasa 5 Mei 2015. Antara Foto/Reno Esnir

Metrotvnews.com, Jakarta: Bareskrim Polri meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri aliran dana korupsi migas. Kasus ini diduga melibatkan pegawai SKK Migas dan PT TPPI.

"Dari auditnya, aliran dananya, kami sudah minta bantuan dari PPATK," kata Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2015).

Waseso tidak ingin mendahului hasil penyidikan dengan menduga-duga dana korupsi penjualan kondesat itu mengalir ke partai politik. "Tidak boleh mencurigai sesuatu yang belum ada bukti," tegasnya.

Bareskrim Mabes Polri sedang menyelidiki dugaan korupsi penjualan kondesat rentang waktu 2008 hingga 2011.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Victor Simanjuntak mengatakan penyidik sudah menetapkan tersangka kasus itu. Identitasnya masih disembunyikan.

"Kasusnya tindakan pencucian uang, predikatnya korupsi," katanya.

PT TPPI menjual minyak mentah namun uang hasil penjualan tidak masuk ke kas negara. Pejabat SKK Migas harus tanggung jawab karena tahu TPPI bermasalah namun kontraknya diteruskan.

Sementara itu, adik Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo mengakui sebagai pendiri PT TPPI bersama Njoo Kok Kiong alias Al Njoo dan Honggo Wendratno. Saham Hashim di perusahaan migas itu sebesar 50 persen.



Hashim Djojohadikusumo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra bicara soal pengunduran diri Basuki Tjahaja Purnama dari Gerindra, Senin 15 September 2014. Antara Foto/Yudhi Mahatma


Pada 1998, ia menyerahkan seluruh sahamnya di TPPI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menyelesaikan utang piutang Grup Tirtamas kepada para pihak yang sebagian besar adalah BUMN dan institusi keuangan negara.

"Setelah penyerahan seluruh saham di TPPI, saya sama sekali tidak terlibat di TPPI. Bahkan kemudian pada 2002 TPPI direstrukturisasi oleh BPPN, tanpa melibatkan saya maupun Al Njoo," terang Hashim.

Soal kaitan Hashim dengan kasus ini, Waseso mengaku belum mengetahui. Dia juga tidak bisa memastikan apakah Hashim akan dimintai keterangan atau tidak.

"Ini kan baru awal, jangan maunya langsung selesai. Perjalanan ini masih panjang," tegas Waseso.


(TRK)