BNP2TKI Tingkatkan Kualitas TKI Melalui SMK Mini

Amaluddin    •    Kamis, 07 May 2015 15:29 WIB
tki
BNP2TKI Tingkatkan Kualitas TKI Melalui SMK Mini
Foto: Peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan Perlindungan TKI Jawa Timur/MTVN_Amaluddin

Metrotvnews.com, Surabaya: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berupaya meningkatkan kualitas TKI. Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid mengatakan akan mengembangkan sekolah menengah kejuruan (SMK) Mini untuk para calon TKI.

"Untuk Jawa Timur, SMK Mini ini sudah berjalan dan sangat bagus. Terlebih lagi Presiden (Joko Widodo) sudah menyetujui untuk mengembangkan SMK Mini ini di beberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Tengah, Banten, Lampung. Untuk Jawa Timur akan ditambah," kata Nusron Wahid saat peluncuran Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan Perlindungan TKI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/5/2015).

Nusron mengatakan SMK Mini ini merupakan ide Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. SMK Mini ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia calon TKI yang akan bekerja di berbagai negara. BNP2TKI akan menggandeng lembaga sertifikasi internasional agar TKI diakui secara formal sebagai tenaga terampil.

"Sehingga, TKI yang akan berangkat ke luar negeri tanpa harus berada di penampungan dengan alasan pelatihan. Selain biayanya mahal dan akan memperburuk keadaan," ujar pria yang juga Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini.

Data yang dimiliki BNP2TKI mencatat ada hampir 87.000 TKI asal Jawa Timur yang berangkat ke luar negeri. Sebagian besar bekerja di Taiwan.

"Tentunya jumlah tersebut adalah potensi untuk menghasilkan uang masuk ke dalam negeri," kata Nusron.

Ia mencontohkan, saat terjadi krisis ekonomi di Asia, hanya Filipina yang nilai mata uangnya stabil. Sebab, banyak tenaga kerja Filipina yang mengirimkan uang ke negaranya.  

"Indonesia sangat berpotensi. TKI dan investor sama-sama mendatangkan uang. Kenapa investor diberikan fasilitas yang penuh sedangkan TKI sangat minim fasilitas. Kedepan, penataan terus dilakukan dan memangkas hal-hal yang tidak perlu. Termasuk dengan online sistem dalam remiten," pungkasnya.


(TTD)