Penetapan Tersangka Eks Walikota Makasar Oleh KPK Disebut Keliru

Deny Irwanto    •    Jumat, 08 May 2015 09:05 WIB
Penetapan Tersangka Eks Walikota Makasar Oleh KPK Disebut Keliru
Suasana Praperadilan. Foto MI/Barry Fatahillah

Metrotvnews.com, Jakarta: Sidang lanjutan praperadilan mantan Walikota Makassar Arief Sirajuddin dengan termohon pihak Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), mengagendakan mendengarkan keterangan saksi ahli. Dalam sidang yang digelar Kamis 7 Mei kemarin, Pakar Hukum Pidana Chaerul Huda dihadirkan.

Dihadapan hakim tunggal Yuningtyas Upiek, Chaerul mengatakan ada mekanisme yang harus dipatuhi penegak hukum dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.‬ Dijelaskan Chaerul, seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka di tingkat penyidikan, bukan pada tahap penyelidikan.

‪"Makanya digunakan istilah berbeda dalam tahapan pemeriksaan agar tidak rancu. Begitu juga dengan bukti. Pada tahapan penyelidikan belum bisa dikatakan bukti melainkan bahan bukti. Dan itu tidak dijadikan landasan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Barulah ditingkat penyidikan bahan yang ditemukan itu bisa dikatakan bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka," kata Huda diruang sidang utama, Pengadilan Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya.

‪Chaerul Chuda dalam persidangan menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan tersangka yang masuk dalam ranah praperadilan sebagai perkembangan masuk upaya paksa. Karena melahirkan kecenderungan baru, dimana Praperadilan ditempatkan sebagai lembaga untuk melindungi hak asasi manusia. "Untuk melihat dan menghindari kesenangan wenangan," terangnya.‬

‪Dia menambahkan aturan itu mendorong perkembangan sehat bagi penegakan hukum. "Ini bukan hanya berhubungan dengan KPK. Imbas perluasan ini paling kena pada polisi. Karena mereka paling banyak menetapkan tersangka. Aturan itu mengharuskan semua tunduk pada negara hukum," tandasnya.
(LDS)