Bambang Widjojanto Praperadilankan Bareskrim

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 08 May 2015 13:58 WIB
bambang widjojanto tersangka
Bambang Widjojanto Praperadilankan Bareskrim
Pimpinan KPK memberi dukungan ke Bambang saat akan berangkat ke Mabes Polri dari Gedung KPK, Jakarta, Selasa 3 Februari 2015. Antara Foto/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto melayangkan gugatan praperadilan ke pengadilan. Ia mempermasalahkan penetapan tersangka dan penangkapannya oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

Kuasa Hukum Widjojanto secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat 8 Mei. "Hari ini diserahkan kepada Pengadilan Negeri," kata Usman kepada Metrotvnews.com.

Widjojanto melayangkan gugatan ini setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 77 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka merupakan objek peraperadilan.



Bambang usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis 23 April 2015. Foto: MI/Atet Dwi


Mahkamah berpendapat, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti.

Selain mempermasalahkan penetapan tersangka, Widjojanto juga akan menggugat proses penangkapannya oleh penyidik Bareskrim. "Status dia sebagai tersangka, proses penangkapan dan semuanya (digugat)," pungkas dia.

Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka dugaan menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Bareskrim menangkap Widjojanto usai mengantar anaknya sekolah di Jalan Kompleks Timah, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok. Ia langsung dibawa ke Gedung Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Setelah menjalani pemeriksaan, Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga melanggar Pasal 242 KUHP juncto Pasal 55 KUHP, Pasal 242 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Pasal 56 KUHP.



Adnan Pandu Praja. Foto: MI/Panca Syurkani


Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja memprotes penangkapan Widjojanto. Ia menduga penangkapan itu berkaitan dengan penanganan perkara calon kapolri Komjen Budi Gunawan oleh KPK.

"Kami memprotes keras penangkapan Pak Bambang. Penanganan kasus BG murni penegakan hukum, tak ada unsur lain," tegas Adnan, Jumat 23 Januari.


(TRK)