Terbentur Aturan, KPK Tak Tawarkan TNI untuk Jadi Penyidik

Meilikhah    •    Jumat, 08 May 2015 14:17 WIB
kpktni
Terbentur Aturan, KPK Tak Tawarkan TNI untuk Jadi Penyidik
Ilustrasi--MI/Atet Dwi Pramadia

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini jika TNI bisa memberikan kontribusi aktif di lembaga antikorupsi. Namun KPK memastikan jabatan yang akan diduduki TNI bukan pada posisi penyidik.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha menyebut, wacana TNI bergabung dengan KPK bukan hal baru. Ia mengulas sudah ada nota kesepahaman dari dua pihak yang salah satu isinya KPK diperkenankan menerima bantuan sumber daya dari lembaga lain. Tapi bukan dari TNI jika anggota yang diperbantukan masih aktif sebagai perwira.

"TNI bukan penyidik. Ada regulasi tertentu dan TNI punya ketentuan. Saat dia aktif, dia bisa diperbantukan ke instansi tertentu. KPK tidak termasuk," kata Priharsa, di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2015).

Menurutnya, tentara yang diperbantukan di KPK adalah perwira yang sudah masuk masa purnabhakti. Mereka kemudian ditempatkan sebagai kepala bagian keamanan. KPK tak melarang TNI berkontribusi di lembaga antikorupsi.

"Kabag Keamanan, Pak Jalil juga tentara. Kalau di KPK tidak ada larangan, cuma di TNI ada batasan 10 instansi seperti Kemenkopolhukam, BASARNAS, Kemenhan, BNPT, BNPB," jelasnya.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku TNI ditawarkan untuk menjabat sebagai Sekjen KPK. Hal tersebut hanya baru sebatas wacana.

Plt Ketua KPK Taufiquerachman Ruki mengatakan, saat ini jabatan Sekjen masih terisi. Jadi, jika nantinya posisi tersebut diisi unsur TNI, itu tak akan terealisasi dalam waktu dekat.    

"Maksud Panglima TNI itu nanti kalau jabatan Sekjen kosong. Sekarang kan masih terisi," kata Ruki.

Ruki menuturkan, Sekjen KPK bisa diisi siapa pun, termasuk prajurit TNI. Asal, sosok yang mengisi posisi tersebut memiliki kompetensi dan integritas serta lulus seleksi.

Ruki memastikan, seleksi ketat tetap dilakukan baik untuk anggota TNI maupun unsur lain. Yang jelas, prosedur perekrutan diberlakukan untuk siapa pun yang mengisi satu posisi di KPK.


(YDH)