UU KPK Perlu Direvisi, Penyidik Tak Hanya dari Kejaksaan dan Polri

Meilikhah    •    Jumat, 08 May 2015 14:29 WIB
kpktni
UU KPK Perlu Direvisi, Penyidik Tak Hanya dari Kejaksaan dan Polri
Ilustrasi Gedung KPK--Metrotvnews.com

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan UU KPK direvisi. Hal tersebut agar penyidik tak hanya berasal dari kejaksaan dan Polri.

"Sebaiknya, UU KPK memang diperlukan kajian dan revisi untuk menentukan pengangkatan penyidik selain yang berasal dari Polri atau Kejaksaan," kata Pelaksana tugas wakil pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji di Gedung KPK Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2015).
 
Wacana TNI bergabung dengan KPK bukan hal baru. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha mengatakan, sudah ada nota kesepahaman dari dua pihak yang salah satu isinya KPK diperkenankan menerima bantuan sumber daya dari lembaga lain. Tapi bukan dari TNI jika anggota yang diperbantukan masih aktif sebagai perwira.

Mabes TNI siap menyediakan anggota TNI untuk ditugaskan di KPK menjadi penyidik dan tim auditor untuk pengungkapan kasus korupsi.

"TNI siap menyediakan anggota bila dibutuh oleh KPK, baik itu untuk penyidik, penuntut dan bahkan hakim, karena kami kan juga punya Mahkamah Militer. Apa pun yang diminta kami siap," kata Kapala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa 5 Mei.

Fuad menjamin, anggota TNI dapat profesional dalam menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan negara. "Prinsipnya TNI siap membantu pemerintah. KPK butuh berapa orang, kami punya dan kami siapkan," pungkas dia.


(YDH)

Jawaban Ketua Timses Ahok-Djarot soal Honor KPU DKI

Jawaban Ketua Timses Ahok-Djarot soal Honor KPU DKI

3 hours Ago

Menurut Prasetio uang itu merupakan bagian dari honor keduanya saat menjadi pembicara.

BERITA LAINNYA