Buruh Minta Iuran Pensiun BPJS 15%, Pemerintah Ogah Kabulkan

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 08 May 2015 17:14 WIB
bpjs ketenagakerjaan
Buruh Minta Iuran Pensiun BPJS 15%, Pemerintah Ogah Kabulkan
Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Dok/Suci Sedya Utami

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah nampaknya berat untuk mengabulkan permintaan pekerja khususnya buruh yang meminta jaminan pensiun wajib yang dihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan iuran 15 persen dari gaji per bulan.

Pasalnya, pengusaha saja dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta iuran wajib untuk dana pensiun hanya sebesar 1,5 persen. Sementara, usulan Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan delapan persen di mana lima persennya menjadi tanggungan pengusaha atau perusahaan dan sisanya ditanggung pekerja.

"15 persen? Jauh sekali (gapnya)," ucap Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Sofyan mengatakan, jika terlalu besar maka akan mempengaruhi minat pengusaha atau investor asing yang mau membangun usaha di Indonesia. Apalagi sekarang ini kondisi ekonomi sedang melambat dan memukul kinerja perusahaan.

Menurut Sofyan, sampai saat ini pemerintah belum menetapkan berapa besaran iuran yang dipungut. Dia mengatakan, pemerintah masih mencari formula dan mengkaji secara teknis untuk menerapkan besaran. Adapun, besaran yang diminta yakni kisaran 1,5 persen hingga 8 persen bisa diterapkan secara bertahap.

"Dana pensiun ini mempengaruhi appetite dari investor, investor yang minat luar biasa banyak, tapi mereka pikirkan itu. Tapi paling penting ini timing yang dipikirkan. Kalau ekonomi lagi booming, corporate untung, enggak ada masalah," cetusnya.

Senada, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, besaran iuran dana pensiun masih didiskusikan lebih lanjut. Pemerintah terus mencari solusi terbaik, baik untuk besaran iuran maupun manfaatnya.

"Kalau saya yang penting karena ini mandatory UU BPJS Ketenagakerjaan harus jalan segera karena BPJS Ketenagakerjaan harus beroperasi penuh 1 Juli 2015," pungkas Hanif.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak sikap pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ngotot iuran pensiun hanya delapan persen dan manfaat pensiun hanya 25 persen dari gaji terakhir.

"Yang membayar iuran adalah buruh dan pengusaha. Jadi pemilik BPJS Ketenagakerjaan adalah buruh dan pengusaha. BPJS bukan badan usaha milik negara (BUMN)," kata Presiden KSPI Said Iqbal.


(WID)