Pimpinan DPR-Komisi II Rapat Tentukan Nasib Revisi UU Pilkada

Surya Perkasa    •    Jumat, 08 May 2015 18:15 WIB
pilkada serentak
Pimpinan DPR-Komisi II Rapat Tentukan Nasib Revisi UU Pilkada
Fahri Hamzah. Foto: Ramdani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wacana revisi Undang-Undang Parpol dan Pilkada terus dimatangkan Dewan. Bahkan hari ini Pimpinan DPR membahas rencana revisi itu dengan pimpinan Komisi II.

Rapat itu untuk menghasilkan putusan DPR terkait kelanjutan rencana revisi UU Pilkada dan UU Parpol. Seperti diketahui, beberapa fraksi di DPR menentang rencana revisi tersebut. Frasi PDI Perjungan, PPP, Demokrat dan PKB menyarankan agar DPR meminta fatwa Mahkamah Agung ketimbang merevisi UU.   

"Sebenarnya ada dua opsi yang muncul. Pertama merevisi kedua undang-undang tersebut. Kedua mengajukan ke Mahkamah Agung. Ini yang akan dibahas, opsi mana yang akan diambil," jelas Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelum memulai rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Nasib tindak lanjut rencana revisi akan ditentukan dalam rapat kali ini. Pimpinan Komisi II dan Pimpinan DPR akan menentukan sikap dan mencari jalan keluar untuk perdebatan revisi UU Pilkada ini.

"Hari ini akan mengadakan Rapim dengan seluruh pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II, bahas keputusan yang diambil terkait UU Parpol dan UU Pilkada," tegas politikus PKS itu.

Diketahui, revisi itu menyangkut penyelesaian masalah bagi partai politik yang tengah berkonflik untuk mengikuti pilkada. Amandemen tersebut merupakan satu dari tiga rekomendasi DPR dalam rapat konsultasi.

Dua rekomendasi lain, Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan DPR akan berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk meminta fatwa terkait dualisme kepengurusan partai politik.

Poin yang diduga menguntungkan Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan PPP kubu Djan Faridz adalah jika kedua opsi dinilai tidak memberikan solusi sampai batas akhir masa pendaftaran calon kepala daerah (26-28 Juli), acuan yang digunakan putusan pengadilan terakhir.

Kondisi ini tentu tidak menguntungkan bagi Golkar kubu Agung Laksono. Seperti diketahui, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara menunda pemberlakuan Surat Keputusan Menkumham yang mengakui pengurus hasil Munas di Ancol.


(KRI)

Sembako Tertahan akan Disumbangkan

Sembako Tertahan akan Disumbangkan

35 minutes Ago

Sumbangan itu akan dilakukan bila pada akhirnya tak ada yang mengakui kepemilikan sembako terse…

BERITA LAINNYA