Dana Desa Tersendat

Hardiat Dani Satria, Mohammad Adam    •    Jumat, 08 May 2015 20:43 WIB
dana desa
Dana Desa Tersendat
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Foto:MI/Rommy Pujianto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng, menyatakan bahwa sebagian besar pencairan anggaran dana desa pada tahap pertama tahun ini terkait dengan himbauan Kementerian Keuangan kepada para bupati menunggu menunggu perubahan regulasinya rampung. Pemerintah memang mengajukan revisi PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa ke parlemen.
 
“Kementerian Keuangan itu mau revisi PP Fiskal, karena dia mau revisi PP itu, kemudian diminta kepada kepala daerah atau bupati ini jangan buat Peraturan Bupati (Perbup) dulu untuk alokasi dana besar,” ujar Endi saat dihubungi Metrotvnews.com, Rabu (6/5/2015).
 
Imbas dari himbauan Kemenkeu itu, beberapa desa merasa tidak sabar menunggu kucuran dana yang sudah dialokasikan pemerintah. Sebab, diperkirakan PP itu akan lama dalam proses revisinya, sedangkan desa tidak dapat menunggu.
 
Masalah pun berlanjut. Himbauan Kemenkeu ini juga membuat desa tidak dapat membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Karena, desa hanya bisa membuat perencanaan itu ketika bupati telah membuat Perbup.
 
“Nah Perbup ini belum keluar karena menunggu revisi PP Nomor 60 Tahun 2014. Jadi masalah ini saling terkait. Problemnya pertama ada di tingkat pusat di Kemenkeu bagian perimbangan, yang kedua di tingkat kabupaten di bupati. Saya kira tersendatnya peraturan bupati ini karena penyesuaian peraturan baru dan memang yang paling krusial problemnya di daerah,” kata Endi.
 
Ditambah lagi, lanjut Endi, hampir 50 persen bupati di Indonesia tidak begitu berfokus pada target rencana pembangunan desa. Pihak kabupaten juga tidak begitu peduli pada program-program pendampingan untuk peningkatan kapasitas desa dan peningkatan regulasi operasional serta sosialsiasi. “Bupati itu ogah-ogahan untuk melakukan itu ke pemerintah desa,” imbuh Endi.
 
Endi menilai, masalah desa yang tidak dapat membuat rencana pembangunan ini juga merupakan tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Seharusnya, Mendagri dapat melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan permasalahan koodinasi pada tingkatan pemerintahan ini.
 
Serta, Dia juga dituntut untuk bisa bertindak tegas kepada kepala daerah atau bupati yang terbukti secara sengaja tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mempersiapkan peraturan operasional pada tahap implementasi UU Desa. Termasuk juga dalam pengucuran dana desa.
 
“Menurut saya, pemerintah pusat yang seharunsya termasuk Mendagri dan Gubernur untuk bertindak tegas kepada Bupati yang bekerja lama menangani dana desa ini,” kata Endi.

Ia menambahkan, pengucuran dana desa oleh pemerintah merupakan suatu revolusi besar bagi perbaikan pengelolaan keuangan di desa. Sebab, selama ini aparatur desa tidak terbiasa dengan sistem administrasi yang modern, termasuk sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Dengan adanya pemberian tanggungjawab pengelolaan dana desa ini, diharapkan adminstrasi desa semakin membaik.
 
“Selama ini keuangan desa itu terintegrasi dengan keuangan daerah pertanggungjawabannya dan itu pertanggungjawabannya oleh kepala daerah. Sekarang kan desa sudah menjadi bagian dari pemerintah daerah, kabupaten kota ya dalam hal laporan keuangan. Ini kepala desa yang menjadi pihak penanggungjawab penggunaan anggaran dan yang memiliki kuasa pengguna anggaran di desa sendiri,” kata Endi.
 
Endi pun mempertanyakan, apakah nantinya pemerintah desa mempu membuat laporan keuangan yang efektif dan akuntabel? Sebab, selama ini aparatur desa masih banyak yang belum mengerti dan memahami format keuangan, baik Rencana Pembangunan Daerah Desa maupun Rencana RPJM Desa.
 
Penyebab lemahnya penguasaan format laporan dana desa ini, disebakan oleh kualitas sumber daya manusia apartur desa yang kurang dan tidak adanya program penguatan kapasitasnya. Sehingga dikhawatrikan, dana desa tersebut digunakan secara inefisien dan bahkan berpotensi untuk terjadinya korupsi.
 
“Kalau begini juntrungannya maka besok yang saya takutkan akan ada dua hal ya, satu inefisiensi dan korupsi. Itu jumlah ancaman besar. Mungkin dia tidak berniat korup, tapi dia tidak mengerti tata kelola keuangan, sehingga tidak akuntabel dan keuangan itu tidak efektif,” jelas Endi.
 
Endi mewanti-wanti, jangan sampai nantinya otoritas yang besar dari desa dalam pengelolaan keuangan tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas dan integritasnya . Jangan sampai juga nantinya banyak kepala desa yang berurusan dengan hukum karena masalah-masalah ini.
 
Maka dari itu, perlu adanya peran serta Bupati yang seharusnya paham dengan masalah-masalah di desa-desa tersebut. Seharusnya, Bupati giat mensosialisasikan format yang telah diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membuat rencana pembangunan, ke desa-desa.
 
Tapi nyatanya, upaya itu tidak pernah dilakukan oleh kepala daerah tersebut. Alhasil, Bupati ini hanya menjadi sumbatan besar bagi pembangunan desa.
 
Ditambah lagi, adanya sikap bupati yang sering tidak pernah memberikan keterangan telah memberikan dana desa ke desa-desa terkait. Tidak ada transparansi yang jelas apakah bupati tersebut telah mengucurkan ke desa. Dengan demikian, alokasi dana desa ini rawan politisasi saat di kabupaten.
 
Padahal, dalam hal ini bupati hanyalah jembatan untuk menampung dana desa untuk sampai ke desa. Bisa jadi, tersendatnya pengucuran dana atau mudahnya pemberian dana tersebut bagian dari politisasi.
 
"Dana desa rentan dipolitisasi. Apalagi sebentar lagi menjelang pilkada (pemilihan kepala daerah). Tanpa (terbitnya) payung hukum yang jelas, pusat tidak akan segan menunda pencairan," ujar Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, pada sosialisasi Undang-Undang Desa di Jakarta.

Menanggapi fenomena tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar meyakini bahwa dana desa tersebut bebas dari politisasi. Sebab, Marwan telah memastikan ke daerah-daerah bahwa dana desa tersebut hanya sekedar ‘mampir’ di kabupaten. Tidak lebih dari itu.
 
“Jadi para bupati atau walikota, tidak bisa mempolitisasi bahwa itu mereka yang memberi atau mereka yang memperjuangkan, tidak ada,” kata Marwan saat ditemui Metrotvnews.com di Kantornya, Kamis (7/5/2015).

Marwan berani menjamin, jumlah besaran dana desa dari pemerintah pusat tersebut juga tidak akan lebih atau kurang. Semuanya sudah pas dan memiliki perhitungan-perhitungan sendiri. Selain itu,  pada dasarnya masing-masing desa sudah tahu secara pasti berapa dana yang akan didapatkannya.
 
Dana desa itu dihitung berdasarkan empat variabel, yaitu  jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan letak kesulitan geografis. Dengan demikian, masing-masing desa itu tidak akan mendapatkan dana desa yang sama.

 


(ADM)