DPR akan Konsultasikan Revisi UU Pilkada dengan Ketum Parpol

Surya Perkasa    •    Sabtu, 09 May 2015 01:14 WIB
uu pilkada
DPR akan Konsultasikan Revisi UU Pilkada dengan Ketum Parpol
Ketua DPR Setya Novanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kedua dari kiri) memimpin rapat konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum. (Foto: MI/MOHAMAD IRFAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok wacana revisi UU Pilkada dan UU Parpol. Dalam prosesnya, para wakil rakyat berencana mengundang para ketua umum (ketum) partai politik (parpol).

Legislator di Senayan sebelumnya udah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada Senin 11 Mei mendatang. Mereka juga akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait perdebatan aturan Pilkada ini.

"Selain dengan pihak pemerintah memang ada baiknya masalah ini dikonsultasikan dengan seluruh ketua partai," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/5/2015).

Menurut Politikus Gerindra itu, hal ini memang perlu dikonsultasikan lebih dalam dengan para petinggi partai. Pasalnya, peraturan ini menyangkut nasib seluruh partai yang akan ikut pilkada. Apalagi, ada 269 posisi kepala daerah yang diperjuangkan para parpol.

"Dengan hadirnya para ketum, maka pemilukada yang jumlahnya 269 itu akan lebih legitimate. Pasalnya undang-undang yang berasal dari Perppu yang hanya diambil dari satu orang, kurang legitimasinya," jelas dia.

Seperti diketahui, DPR tengah mewacanakan revisi UU Pilkada agar partai politik yang berkonflik, seperti PPP dan Partai Golkar, dapat ikut bersaing dalam Pilkada 2015. Namun, wacana ini masih menimbulkan kontroversi.

Rencana ini dinilai menguntungkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz. Sementara, fraksi PPP, PDIP, Demokrat dan PKB menilai revisi tidak perlu dilakukan.

 


(OGI)

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

Janji Djarot Buat Warga Kalimati Jakarta Barat

12 hours Ago

Djarotberjanji akan memperbesar puskesmas dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan warga.

BERITA LAINNYA