Komunikasi Kabinet Offside, Jokowi Diminta Punya Jubir

Suci Sedya Utami    •    Minggu, 10 May 2015 15:07 WIB
 Komunikasi Kabinet <i>Offside</i>, Jokowi Diminta Punya Jubir
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. (Foto: MI-- Safir Makki)

Metrotvnews.com, Jakarta: Enam bulan lebih, Kabinet Presiden Joko Widodo menjabat dalam Pemerintahan. Namun, banyak yang menilai komunikasi dan koordinasi di tataran pemerintahan buruk.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai Presiden, Joko Widodo harus segera mencari seorang juru bicara (jubir). Pasalnya, enam bulan berkuasa, komunikasi dan koordinasi pemerintah dinilai buruk.

Agus mengatakan, banyak implementasi kebijakan yang kemudian malah menjadi boomerang bagi pemerintah karena dianggap offside. Contohnya, soal Peraturan Presiden (Perpres) kenaikan uang muka atau down payment (DP) mobil pejabat yang tidak diteliti sepenuhnya oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut, kata Agus mengindikasikan koordinasi yang buruk ditingkat kabinet.

"Koordinasi Presiden harus jelas. Harus ada jubir, sehingga masyarakat menerima informasi juga jelas. Ketika ada hal-hal istimewa, misalnya mobil, itu image-nya menjadi jelek. Jadi kalau langsung diserbu pertanyaan, bukan langsung ke Presiden," kata Agus, dalam sebuah diskusi di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).

Selain itu, proses komunikasi yang tak baik ini juga diindikasikan karena para menteri pun banyak yang belum mengenal sosok Jokowi secara dekat. Sehingga, rapat secara berkala dianggap sia-sia sebab menterinya tak memahami apa yang harus dilakukan sesuai dengan kemauan Presiden.

" Proses rapat kabinet enggak baik, antara menteri dengan kabinet belum baik, banyak yang kenal presiden belum lama. Sehingga saat rapat pun bingung mau menyampaikan apa, karena tidak mengerti," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Handri Saputro menilai, komunikasi di pemerintahan tak berjalan. Banyak menteri yang tak tahu soal birokrasi di kementeriannya.

Presiden Jokowi, kata Hendri, saat memilih menteri tahu betul bahwa menteri-menterinya bukan orang-orang yang terbaik, terbukti saat pengumuman kabinet Presiden Jokowi bilang 'mereka menteri-menteri terpilih'.

"Jadi menterinya bekerja berdasarkan persepsi yang dibangun Jokowi, misal rapat hanya boleh dengan hidangan rebusan, maka disajikanlah rebusan," terang dia.

Lebih lanjut, Hendri menambahkan menteri-menteri Jokowi sangat ahli untuk membuat kebijakan jangka panjang, namun jangka pendeknya tak dipikirkan.

"Mereka bekerja dengan pijakan menyenangkan Presiden, jadi kita lihat Presiden maunya apa itu dikejar, makanya banyak kebijakan yang tidak pas," pungkasnya.
(MEL)