Ajukan Praperadilan, BW Gugat Kapolri & Kabareskrim

Suci Sedya Utami    •    Minggu, 10 May 2015 16:38 WIB
praperadilan
Ajukan Praperadilan, BW Gugat Kapolri & Kabareskrim
Wakil Ketua nonaktif KPK Bambang Widjojanto. (Foto: MI--Susanto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto telah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. BW membawa Kapolri dan Kabareskrim untuk dipraperadilankan.

"Yang digugat praperadilan ada dua, Kapolri dan Kabareskrim. Jadi dua pihak itu akan dimohonkan praperadilan," kata Kuasa Hukum BW, Ahmad Fickar Hajar dalam konferensi pers di halaman Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2015).

Ahmad Fickar mengatakan, substansi dalam praperadilan yang dilayangkan yakni terkait penetapan BW sebagai tersangka, penangkapan dan juga penggeledahan yang dilakukan Bareskrim Polri.

Praperadilan yang diajukan, kata Fickar mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemeriksaan terhadap sah tidaknya penetapan sebagai tersangka masuk ke ranah praperadilan.

"Karena itu bagian dari upaya paksa yang penetapannya akan menyandera seseorang dengan status tersangka dan tidak diketahui sampai kapan. Enggak ada batas waktu yang pasti seorang tersangka itu diakhiri kecuali orang yang ditetapkan itu ditahan," terangnya.

Menurut Fickar, praperadilan yang didaftarkan juga karena rekomendasi dari hasil pemeriksaan Komnas HAM dan Ombudsman yang menilai ada pelanggaran HAM atas penetapan tersangka BW.

"Paling tidak ada penggunaan kekuasaan yang berlebihan dan secara pelayanan publik kepolisian tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya yang ditentukan Undang-undang," jelasnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, dari rentetan kejadian yang diukur berdasarkan konteks tanggal 12 Januari KPK menetapkan Budi Gunawan (calon Kapolri) sebagai tersangka, 19 Januari masuk laporan ke Bareskrim dari Sugianto Sabran terhadap BW, 20 Januari penyidik Bareskrim Polri mengeluarkan surat penangkapan terhadap BW, 23 Januari pelaksanaan penangkapan dilakukan, 24 Januari pemberitahuan kepada keluarga, dan 26 Januari surat Wakapolri memberitahukan kepada Presiden bahwa BW sudah dijadikan tersangka dan oleh karenanya harus diberhentikan sementara dari kepemimpinan di KPK.

"Rentetan kejadian itu kalau dilihat konteksnya maka kami beranggapan bukan penegakan hukum yang murni, karena ada upaya yang sengaja sebagai upaya kriminalisasi terhadap  KPK, utamanya terhadap BW, oleh karna itu praperadilan ini diajukan," pungkasnya.


(MEL)