Dirjen Migas Harus Jadi Panglima Cegah Praktik Mafia Migas

Suci Sedya Utami    •    Minggu, 10 May 2015 16:46 WIB
kementerian esdm
Dirjen Migas Harus Jadi Panglima Cegah Praktik Mafia Migas
Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Kinerja Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja dan Dirjen Minerba Bambang Gatot sangat dinanti sejumlah kalangan.

Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, sebuah koalisi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu tata kelola migas dan tambang, mengingatkan agar kedua dirjen memprioritaskan sejumlah pekerjaan rumah yang masih tertunda untuk dituntaskan.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah menyebutkan, di sektor migas, dirjen baru harus menempatkan NawaCita sebagai pedoman pengelolaan migas di Indonesia, terutama terkait strategi ketahanan energi dan semakin tipisnya cadangan migas nasional.

"Selain itu, Dirjen Migas juga penting untuk mengawal percepatan revisi UU Migas dan memastikan seluruh subtansinya sesuai dengan konstitusi dan memiliki keberpihakan yang kuat terhadap kepentingan rakyat," kata Maryati, di Jakarta, Minggu (10/5/2015).

Menurut Maryati, RUU Migas harus memuat sejumlah agenda perubahan diantaranya, model kelembagaan hulu migas yang memungkinkan adanya proses check and balances sekaligus menyesuaikan dengan mandat putusan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya jaminan pemenuhan hak informasi, partisipasi, dan akses masyarakat atas industri di sepanjang rantai proses industri ekstraktif, di antaranya meliputi keterbukaan kontrak KKKS, informasi lifting, penerimaan negara serta penjualan atau pembelian minyak mentah yang transparan.

"Pembentukan sovereign wealth funds dan petroleum fund sebagai dana dari penerimaan minyak dan gas bumi yang disisihkan dan dikelola secara akuntabel untuk mendukung agenda pemerintah bagi kesejahteraan dan pengembangan energi," lanjut dia.

Selain itu, ada kewajiban untuk memperhatikan concern masyarakat sekitar tambang dalam pertimbangan untuk mengekstrak atau tidak mengekstrak cadangan migas, termasuk hak-hak masyarakat adat.

Dirjen Migas pun juga harus menjadi panglima dalam upaya mencegah praktik-praktik mafia migas yang diduga bermain dalam setiap rantai nilai industri migas bari hulu maupun hilir. Salah satunya terkait praktik pemburu rente dalam pengelolaan participating interest bagi daerah.

"Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) setidaknya ada 25 kontrak blok migas yang akan habis dalam lima tahun ke depan, sehingga ke depannya isu terkait kepentingan daerah terhadap participating interest akan banyak menjadi perbincangan," tutur Maryati.


(AHL)

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

Warga Jatinegara Beri Sumbangan Dana Kampanye untuk Agus

12 hours Ago

Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Yudhoyono mendapatkan sumbangan dari warga saat berkampanye di …

BERITA LAINNYA