Menteri Desa Dorong Revisi PP Tanah Bengkok

LB Ciputri Hutabarat    •    Senin, 11 May 2015 01:41 WIB
kabinet jokowi-jk
Menteri Desa Dorong Revisi PP Tanah Bengkok
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar--MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Klaten: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mempertegas komitmen untuk mendukung revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Aturan tersebut terkait tanah bengkok desa-desa di pulau Jawa.

"Soal masalah bengkok, Revisi PP 43 tahun 2014 akan kita kawal. Saya berencana setelah semua jabatan di kementerian ini definitif, kita kawal semua," ujar Marwan saat berdialog dengan masyarakat desa di kompleks Pemakaman Payaman, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (10/5/2015).

Marwan menambahkan, pihaknya sudah membuat kajian soal revisi PP tanah bengkok yang ada di desa wilayah Jatim, Jateng, dan sebagian Jabar. PP ini, kata Marwan, akan terus dikaji secara mendalam dengan mendengar masukan dari aparat desa.

"Ini memang tidak mudah karena kita harus revisi secara komprehensif. Kita akan dorong, kajian akademik sudah kita siapkan dan sekarang tinggal bagaimana aspirasi dari masyarakat desa," lanjut Menteri Marwan

Saat ditanya mengenai wacana aparat desa yang meminta jadi PNS, Marwan mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kemendes, melainkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Termasuk soal dana pensiun untuk Kades dan aparat desa, karena urusan administrasi pemerintahan desa adalah tugas Mendagri.

Aturan tanah bengkok desa sempat menjadi permasalahan karena dalam PP 43 tahun 2014 menghapus hak kepala desa atas tanah bengkok. Tanah bengkok tidak dapat diperjualbelikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya.



(SUR)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

13 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA