Investasi PT HIP di Buol Penuhi Legalitas

- 21 Januari 2013 10:31 wib

Metrotvnews.com, Jakarta: Berikut ini pledoi yang dibacakan Siti Hartati Murdaya, terdakwa kasus suap, dalam persidangan yang berlangsung Senin (21/1).

Majelis Hakim Mulia, Hadirin Sekalian Yang Budiman.

Proses Perijinan Perkebunan Sawit dan Hak Atas Tanahnya (Hak Guna Usaha) dan  Ke-Tiga Surat Rekomendasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati Buol Tidak Ada Gunanya dan Tidak Dibutuhkan Oleh PT HIP serta Kendala-Kendala Yang Dihadapi PT.HIP Akibat Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah.

Semenjak 18 tahun yang lalu yaitu sejak tahun 1994, PT. HIP telah memperoleh lahan sekitar 75.090 Ha berdasarkan perijinan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di saat itu antara lain :

1.PT. HIP memperoleh dua ijin lokasi total 75.090 ha terdiri dari 51.000 ha berdasarkan SK Kantor Pertanahan Buol No. 400-179 tanggal 2 Juni 1994 dan Ijin Lokasi seluas 24.090 ha SK Kator Pertanahan Buol No. 400-517 tanggal 17 November 1995.

2.Ijin Usaha Perkebunan untuk Kebun Kelapa Sawitseluas 20.000 ha berdasarkan SK  Menteri Kehutanan (Menhut)  No. HK-350/E4.189/03.94 tanggal 29 Maret 1994 yang diperluas menjadi 40.000 ha berdasarkan SK Menhut No.HK.30/E5.47/02.96 tanggal 2 Pebruari 1996.

3.Surat Pencadangan kawasan Hutan seluas 52.250 ha yang terdiri dari pencadangan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan (Dephut) seluas 20.500 ha berdasarkan Surat (Menhut No. 393/Menhut-VII/95 tanggal 14  Maret 1995 dan pencadangan kawasan hutan oleh Dephut seluas 31.750 ha berdasarkan Surat Menhut No. 238/Menhut-II/97 tanggal 27 Pebruari 1997.

Dari Ijin lokasi seluas 75.090 Ha, PT. HIP memperoleh pencadangan  kawasan hutan untuk digunakan sebagaiperkebunan kelapa sawit seluas 52.250 ha, sedangkan sisanya seluas 22.840 ha dicadangkan untuk fasilitas umum berupa terminal kendaraan umum, kantor pos, pasar, sekolahan, rumah sakit, bank, perumahan, dan sebagainya.

Dari pecadangan kawasan hutan seluas 52.250 ha digunakan untuk Ijin Usaha Perkebuanan seluas 40.000 ha, sisanya seluas 12.250 ha diperuntukan untuk pembuatan jalan-jalan produksi sekitar 1000 km lebih, jalan-jalan diperkebunan untuk lahan pabrik pengolahan kelapa sawit ( CPO ), untuk lahan perumahan tenaga kerja dilingkungan kebun, untuk perumahan karyawan staf dan manager kebun, untuk lahan  kantor PT. HIP, untuk lahan klinik kesehatan, workshop/bengkel alat-alat berat, gudang-gudang pupuk dan gudang  logistik serta fasilitas pendukung lainnya.

4.Berita Acara Tata Batas Hutan untuk pelepasan hutan seluas 51.235, 30 ha terdiri dari Berita Acara Tata Batas seluas 19.122 ha tertanggal 10-7-1996 dan Berita Acara Tata Batas seluas 32.113,30 ha tertanggal 23 Maret 1998.

5.Dari Berita Acara Tata Batas seluas 19.122 ha, telah diterbitkan SK Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 19.122 ha berdasarkan SK.Menhut No. 173/KPTS-II/98 tanggal 27 Pebruari 1998 yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 01 seluas 16.434 ha dan SHGU No. 2 seluas 6.346 hakeduanya tertanggal 28 Agustus 1998 sehingga total SHGU yang diterbitkan untuk HIP seluas 22.780 hatermasuk lahan yang berasal dari Area Penggunaan Lain Lain (APL) seluas 3.658 ha.’

6.Sedangkan Pencadangan Kawasan Hutan yang berikutnya seluas 31.750 ha berdasarkan Surat Menhut 238 / Menhut-II/ 1997 tertanggal 27-2-1997 dengan Tata Batas Hutan seluas 32.113,30 ha tanggal 23 maret 1998, sambil menunggu adanya pelepasan kawasan hutan, PT. HIP telah mengajukan permohonan SHGU seluas 33.083,30 ha termasuk APL seluas 970 ha.

Dengan demikian merupakan suatu bukti bahwa seluruh rangkaian perijinan yang diperlukan PT HIP untuk menanam sawit sudah memenuhi prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku, kecuali proses permohonan HGU yang terakhir seluas 33.083,3 hamasih menunggu klarifikasi BPN RIapakah peraturan sebelumnya berdasarkan Keppres Nomor 37 tahun 1993 yang menjadi dasar permohonan HGU PT. HIP masih berlaku atau sudah dibatalkan oleh Kepmeneg Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI nomor 2 tahun 1999.

Majelis Hakim Mulia, Hadirin Sekalian Yang Budiman.

Jika ijin berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu Keppres No. 37 tahun 1993 tentang Penanaman Modal masih mempunyai kekuatan hukum, maka Menhut wajib melakukan Pelepasan Kawasan Hutan serta BPN RI wajib meningkatkan status pencadangan kawasan hutan menjadi Hak Guna Usaha.

Jika ijin yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu Kepres nomor 37 tahun 1993 tentang Penanaman Modal dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi atau dinyatakan sudah tidak berlaku atau dinyatakan dicabut dikarenakan terbitnya Kemeneg Agraria/Kepala BPN RI nomor 2 tahun 1999, maka kepada  investor yang beritikad baik seperti PT. HIP yang telah melaksanakan investasi penanaman kelapa sawit dan pembangunan pabrik CPO, yang juga telah melakukan investasi pembangunan infrastruktur umum yang dibutuhkan untuk ijin lokasi seluas 75.090 ha untuk perkebunan kelapa sawit, serta telah mendapatkan Pencadangan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan Berita Acara Pembuatan Tata Batas,  maka patut mendapat ganti rugi atas segala biaya dan pengorbanan yang sudah dilaksanakan oleh PT. HIP.

Lebih lagi dalam kurun waktu 18 tahun, dari  total lahan yang diberikan Ijin Lokasinya kepada PT HIP seluas 75.090 ha, ternyata hanya dapat ditanami sekitar 12.500 ha saja, hal ini disebabkan karena klarifikasi pihak BPN RI yang berkepanjangan tanpa ada kepastian batas waktu (sesuai keterangan saksi Yani Ansori di muka Persidangan, permintaan klarifikasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Sulawesi Tengah kepada Badan Pertanahan Nasional RI sudah disampaikan sejak tahun 2000 dan belum ada jawaban hingga Perkara ini disidangkan).

Bahwa dari kebun kelapa sawit seluas 12.500 ha yang sudah ditanami dan beroperasi penuh, hanya 8.000 ha saja yang tercakup dalam dua SHGU seluas 22.780 ha (sertifikat kesatu seluas 14.780 ha dan sertifikat kedua seluas 8.000 ha) yang sudah diterbitkan karena sebahagian besar areal dari HGU tersebut, meliputi gunung-gunung, tebing dan jurang serta hutan lindung.Oleh karena itu kebun kelapa sawit yang sudah ditanami dan beroperasi penuh seluas 4.500 ha yang tidak tercakup dalam HGU yang 22.780 ha tersebut sudah dimasukkan kedalam area luasan HGU yang ketiga yang dimohonkan pada tahun 1999 seluas 33.083,30 ha.

Selama dalam  proses HGU ke-tiga yang dimohonkan sejak tahun 1999 tersebut yang masih menunggu klarifikasi dari BPN RI Pusat, telah dimanfaatkan oleh Bupati Buol Amran Batalipu dengan menawar-nawarkan lahan HIP kepada para investor lain, beruntung tidak ada investor yang tertarik kecuali PT. Sonokening Buana sejak satu setengah tahun yang lalu (tahun 2010), karena mereka mengetahui bahwa areal lahan yang ditawarkan tersebut adalah lahanPT. HIP yang HGU nya sedang dalam proses.

Tidak adanya kepastian hukum/inkonsistensi kebijakan pemerintah karena kondisi yang membingungkan sebagai akibat diterbitkannya Kepmeneg Agraria/Kepala BPN RI  No.2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi yang bertentangan dengan Kepres Nomor. 37 tahun 1993 tentang Penanaman Modal yang merupakan dasar hukum pemrosesan HGUpada tahun 1999 atas nama PT. HIP seluas 33.080,3 ha (dimana di dalamnya termasuk 4.500 ha kebun sawit yang sudah ditanami PT. HIP), telah membuka peluang bagi penguasa Daerah Buol yang didalam era otonomi daerah memiliki kewenangan yang sangat besar untuk mencari keuntungan pribadi atau golongan melalui gangguan keamanan sebagai alat penekannya.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, PT. HIP mengalami gangguan keamanan berupa pendudukan pabrik dan kebun sawit serta pemblokiran jalan yang digunakan untuk pengangkutan hasil panen ke pabrik sehingga menghentikan operasional PT. HIP berminggu-minggu.

Kondisi tersebut semakin parah karena ditunggangi oleh oknum masyarakat secara terus menerus dengan menimbulkan berbagai bentuk problem gangguan keamanan,ingin merampas kebun dan lahan kelapa sawit PT. HIP yang HGUnya sedang dalam proses tanpa dasar hukum yang jelas melalui gerakan anarkis yang merugikan PT. HIP puluhan miliar rupiah.

Walaupun terdapat gangguan keamanan dan gerakan anarkis untuk merebut kebun sawit PT. HIP, namun hal tersebut tidak meniadakan Hak Normatif atas Tanah PT. HIP seluas 33.083,3 ha (termasuk kebun kelapa sawit yang sudah ditanami seluas 4.500 ha) yang sejak tahun 1999 sedang dimohonkan HGU nya.

Majelis Hakim Mulia, Hadirin Sekalian Yang Budiman.

Sebagai Kesimpulan bahwa perkebunan sawit PT. HIP telah mempunyai Ijin-ijin resmi yang diperoleh sejak sekitar 18 tahun yang lalu, oleh karenanya PT. HIP tidak membutuhkan ijin Lokasi Baru baik untuk lahan seluas 75.090 ha, ataupun untuk kebun kelapa sawit yang sudah ditanami dan beroperasi secara penuh seluas 4.500 ha yang beradadidalam ijin lokasi seluas 75.090 hayang sudah dimohonkan HGU nya sejak tahun 1999. Sehingga yang dibutuhkan PT. HIP di tahun 2011 tersebut adalah hanya konsistensi kebijakan Pemerintah tentang pengaturan lahan perkebunan dan adanya jaminan kepastian hukum.

Pihak BPN RI dan Departemen Kehutanan seharusnya secara otomatis melaksanakan kewajiban hukum untuk melakukan pelayanan terhadap para investor termasuk PT. HIP yang telah melaksanakan investasi dengan biaya yang sangat besar di Buol yang berada di Kawasan IndonesiaTimur (KTI).

Hal tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan tugas Pemerintah, dengan mempertimbangkan sangat pentingnya peran PT. HIP dalam investasi yang telah memberikan perluasan lapangan kerja demi meningkatkan kepastian nafkah warga masyarakat, serta peningkatkan pendapatan fiskal bagi Kas Negara, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara progresif sebagai jaminan masa depan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Majelis Hakim Mulia, Hadirin Sekalian Yang Budiman.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka dapat saya buktikan bahwa terhadap ketiga surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bupati Amran Batalipu berupa:

1.Surat Bupati Buol ditujukan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah nomor100/58-06/AD)UM. Perihal Izin Usaha Perkebunan a.n. PT. Cipta Cakra Murdaya seluas 4.500 Ha yang dibuat tertanggal 7 Juni 2012.

2.Surat Bupati Buol ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI nomor 100/59.06/ADPUM perihal Permohonan Kebijakan HGU Kebun Sawit seluias +/- 4.500 Ha a.n. PR Cipta Cakra Murdaya / PT Hardaya Inti Plantation, yang dibuat tertanggal 7 Juni 2012.

3.Surat Bupati Buol ditujukan krpada Direktur PT. Sebuku Inti Plantation Nomor. 100/57-06/ADPUM, yang dibuat tertanggal 7 Juni 2012.

Tidak dibutuhkan oleh PT. HIP, dikarenakan PT. HIP telah mempunyai ijin-ijin lengkap yaitu berupa Ijin Lokasi, Pencadangan Kawasan Hutan untuk  PT. HIP dari Departemen Kehutanan, Ijin Usaha Perkebunan dari Departemen Kehutanan, telah dibuatnya Berita Acara Tata Batas untuk kepentingan Pelepasan Kawasan Hutan oleh Departemen Kehutanan, sudah diajukan permohonan HGU nya kepada BPN RI pada tahun 1999, sehingga saat ini PT. HIP hanya perlu menunggu klarifikasi dari BPN RI tentang implementasi Kepmen Agraria / Kepala BPN RI no. 2 tahun 1999.

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa ketiga surat yang diterbitkan oleh Bupati Buol  adalah;

1.TIDAK ADA GUNANYA/TIDAK DIBUTUHKAN OLEH PT. HIP;

2.TIDAK MENCIPTAKAN HAK ATAS LAHAN YANG BARU DAN BUKAN MERUPAKAN PERLUASAN KEBUN SAWIT PT. HIP DIKARENAKAN  4.500 HA TANAMAN SAWIT MASIH DIDALAM IJIN LOKASI SELUAS 75.090 HA, LAHANNYA SUDAH DIKUASAI, SUDAH LENGKAP IJIN-IJIN LAINNYA SUDAH DITANAMI DAN BEROPERASI PENUH,SUDAH DIMOHONKAN HGUNYA SEJAK TAHUN 1999, STATUSNYA HANYA SEDANG MENUNGGU KLARIFIKASI DARI BPN RI;

3.TIDAK DAPAT DIGUNAKAN OLEH PT. HIP KARENA BUKAN MERUPAKAN PRASYARAT UNTUK PENERBITAN HGU.

Adapun latar belakang adanya Rekomendasi dari Tim Lahan Untuk Ijin Lokasi 4,500 ha, Surat Bupati Buol kepada Gubernur Sulteng perihal: Rekomendasi IUP 4.500 Ha, dan Surat Bupati Buol kepada Menteri Negara Agraria/Ka.BPN RI perihal: kebijakan HGU seluas 4.500 ha bukan merupakan inisiatif dari saya, melainkan atas arahan dari Bupati Buol dan pejabat BPN setempat kepada Sdr. Totok Lestyo dan Sdr. Arim.

Kemudian yang menjalankan seluruh permohoan tersebut adalah Sdr. Totok Lestyo dan Sdr. Arim dengan TANPA meminta ijin terlebih dahulu kepada saya dan saya baru mengetahuinya setelah adanya kasus di KPK ini.

4.Adapun surat Bupati yang ditujukan kepada PT. Sebuku Inti Plantation (PT. SIP) tentang penolakan atas permohonan PT. SIP itu, tidak memberikan manfaat atau keuntungan apapun bagi PT. HIP.

Majelis Hakim Mulia, Hadirin Sekalian Yang Budiman.

SESUAI FAKTA PERSIDANGAN, KETIGA SURAT BUPATI TERSEBUT DI ATAS, BELUM PERNAH DIKIRIMKAN OLEH AMRAN BATALIPU KEPADA GUBERNUR PROPINSI SULAWESI TENGAH, MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN RI DAN DIREKTUR PT. SEBUKU INTI PLANTATION.

Berdasarkan Fakta Kebenaran diatas, maka dapat diketahui bahwa seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan urusan perijinan termasuk proses meningkatkan status dari Ijin Lokasi, Pencadangan Kawasan Hutan, Berita Acara Tata Batas, Pelepasan Kawasan Hutan, dan Penerbitan HGU, keseluruhannya tidak ada kaitan dengan Sumbangan Pilkada Buol kepada Amran Batalipu yang dilakukan oleh Totok Lestiyo pribadi sebesar Rp.3 miliar yang secara diam-diam mengambil dana perusahaan PT. HIP serta melibatkan dan memperalat karyawan PT. HIP tanpa sepengetahuan dan seijin saya . (Bersambung/X-13)

()

CAWAPRES muda ini dapat menjadi cikal bakal regenerasi partai berlambang pohon beringin tersebut pada…