Guru Besar Universitas Udayana Dipanggil KPK

Yogi Bayu Aji    •    Senin, 11 May 2015 12:11 WIB
kasus korupsi
Guru Besar Universitas Udayana Dipanggil KPK
KPK. Foto: Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: I Dewa Putu Sutjana, Guru Besar Universitas Udayana, dipanggil KPK. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) RS Khusus Pendidikan Infeksi dan Pariwisata Unud tahun anggaran 2009.  

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MDM (Made Meregawa)," kata kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2015).

Dewa diduga tahu banyak ihwal kasus ini. Pasalnya, Ketua Program S2 Ergonom Unud ini pernah menjabat sebagai pembantu rektor II periode 2006-2009. Dia dinilai mengerti bagaimana proses pengadaan ini terjadi.

Kendati demikian, Priharsa belum bisa mengkonfirmasi soal materi pemeriksaan Dewa oleh penyidik KPK. "Yang pasti seorang saksi dipanggil penyidik karena keterangannya dibutuhkan," jelas Priharsa.

Adapun dalam kasus KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Unud Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Direktur PT Mahkota Negara Marisi Matondang.

Proyek pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayana ini menelan biaya sebesar Rp16 miliar. Namun, KPK menduga kuat proyek ini telah merugikan negara sebesar Rp7 miliar.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 KUHPidana.

Kasus ini diduga punya kaitan dengan perkara mantan Bendahara Demokrat M. Nazaruddin. Made juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi untuk Nazar dalam dalam perkara suap proyek Wisma Atlet SEA Games Palembang.

Sementara itu, Marisi Matondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan milik M. Nazaruddin. Nazaruddin beserta saudaranya M. Nasir pernah tercatat sebagai pemilik saham dan anggota komisaris CV Mahkota Negara yang berubah nama menjadi PT Mahkota Negara pada Februari 2003. Namun sejak Mei 2009, nama dua bersaudara itu tidak tercantum lagi dalam daftar pemilik saham dan jajaran komisaris.


(KRI)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

13 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA