Penerapan Rupiah per Kilometer Terkendala Anggaran

Intan fauzi    •    Senin, 11 May 2015 15:12 WIB
transjakarta
Penerapan Rupiah per Kilometer Terkendala Anggaran
Manajemen operasional Kopaja dan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) direncanakan akan berintegrasi dengan bus Transjakarta. (Foto:MI/Immanuel)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah sistem pembayaran angkutan umum menggunakan rupiah per kilometer. Secara teknis, sistem tersebut dapat diterapkan. Namun, memerlukan anggaran besar.
 
Kepala Bidang Angkutan Jalan dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Jakarta, Emanuel Kristanto mengatakan, sistem rupiah per kilometer tak hanya menyangkut teknis, namun juga ketersedian anggaran.

“Sistem itu dapat diterapkan jika anggaran sudah tersedia, karena pengoperasiannya memerlukan subsidi, dilihat anggarannya ada atau tidak. Tergantung anggaran, kalau anggaran ada ya cepat," kata Emanuel kepada Metrotvnews.com di kantornya Jalan Taman Jati Baru I, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2015).
 
Seperti diketahui, Pemprov DKI meminta Kopaja dan Kopami bergabung dengan PT TransJakarta untuk menerapkan tarif rupiah per kilometer dengan public service obligation (PSO) . Tak tanggung, untuk menutupi selisih tarif sesuai keinginkan Pemprov DKI, jumlah PSO yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 1,35 triliun.
 
Langkah tersebut diambil pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan agar tidak ada lagi angkutan yang ngetem dan masyarakat mau beralih menggunakan transportasi umum. Pemerintah akan menggaji sopir dua kali lipat UMP DKI atau sekitar Rp 6 juta per bulan.
(FZN)