Papua Nugini Kaji Ulang Aturan Hukuman Mati

Willy Haryono    •    Senin, 11 May 2015 15:20 WIB
eksekusi mati
Papua Nugini Kaji Ulang Aturan Hukuman Mati
PM Papua Nugini (kiri) bersama Presiden Joko Widodo di Jakarta, 21 Oktober 2014 -- AFP / BAY ISMOYO

Metrotvnews.com, Port Moresby: Perdana Menteri Peter O'Neill "mengkaji ulang" aturan hukuman mati di Papua Nugini setelah munculnya kecaman internasional terhadap eksekusi terpidana kasus narkotika di Indonesia. 

Negara kepulauan di Pasifik itu menerapkan kembali vonis mati sekitar dua tahun lalu untuk mengurangi angka kejahatan. Walau hukum Papua Nugini mengizinkan eksekusi dengan disuntik mati, digantung dan ditembak, belum ada terpidana mati yang dieksekusi karena kurangnya infrastruktur. 

"Seperti yang sudah saya bilang, bahwa (hukuman mati) itu sedang dikaji ulang," ucap O'Neill pada sejumlah awak media dalam laporan Post-Courier, Senin (11/5/2015). 

"Pemerintahan kami sedang mengkaji segala aspek dari hukuman mati dan kami akan mendiskusikan isu ini di level parlemen," tambah dia, seperti dilansir AFP

Komentar O'Neill terlontar dua hari jelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua Nugini. Di bawah kepemimpinan Jokowi sejauh ini, sudah 14 terpidana mati yang dieksekusi, 12 di antaranya warga asing. 

Jokowi menegaskan eksekusi mati diperlukan karena Indonesia sudah berada dalam level darurat narkotika. 



(WIL)