Daerah Wajib Diberi PI

Gabriela Jessica Restiana Sihite    •    Senin, 11 May 2015 16:05 WIB
migas
Daerah Wajib Diberi PI
Ilustrasi. Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memberlakukan kewajiban pemberian participating interest (PI) kepada daerah maksimal 10 persen. Kewajiban itu akan dituangkan dalam peraturan menteri yang saat ini masih disusun.

Kepala Bagian Biro Hukum Kementerian ESDM Susyanto mengatakan, untuk wilayah kerja (WK) migas yang akan berakhir masa kontraknya, daerah juga akan wajib diberikan PI maksimal 10 persen. Sebelumnya, hal itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan ialah pemberian PI 10 persen kepada daerah untuk WK baru atau dalam rencana pengembangan (POD). Hal itu sudah tertuang dalam PP No 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.

"Sekarang wajib memberikan 10 persen maksimum. Setelah perpanjangann juga," ujar Susyanto saat ditemui di kantor Kementerian ESDM di Jakarta, Senin (11/5/2015).

Sebelum aturan itu ditandatangani oleh Menteri ESDM, lanjut dia, pemerintah berencana akan berdiskusi dengan para stakeholder yang terkait, yakni Asosiasi Daerah Penghasil Minyak dan Gas Bumi (ADPM). Aturan itu harus mendapat persetujuan dari ADPM agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar.

Di samping itu, pemerintah berharap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang nantinya akan memperoleh PI, merupakan BUMD 100 persen milik daerah. "Insya Allah akhir bulan selesai," cetusnya.

Melalui sambungan telepon, Staf Khusus BUMD Migas Kalimantan Timur Wahyu Setiaji menyatakan pemerintah perlu mengajak daerah untuk berdiskusi terlebih dahulu sebelum Permen PI ditetapkan. Dia masih berharap BUMD diberi kebebasan untuk memperoleh pendanaan PI.

"Banyak cara untuk memperoleh dana PI. APBD, hutang, pinjam dan kerja sama dengan swasta atau BUMN. BUMD yang punya hak memilih," pungkasnya.


(WID)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

1 hour Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA