SK Pemecatan Ketua DPC PD Bakal Dikaji Ulang?

M Rodhi Aulia    •    Senin, 11 May 2015 21:02 WIB
kongres partai demokrat
SK Pemecatan Ketua DPC PD Bakal Dikaji Ulang?
Caketum PD Gede Pasek Suardika bersama Kaukus Penyelamat Partai Demokrat di Surabaya/MI/Faisol Taselan

Metrotvnews.com, Surabaya: Sejumlah mantan Ketua DPC Partai Demokrat se-Indonesia yang tergabung di dalam Kaukus Penyelamat Partai Demokrat terus menuntut pemulihan hak politik agar dapat memilih dalam kongres yang dibuka besok malam.

"Kaukus Penyelamat Partai Demokrat tetap komitmen sesuai tekad kita, bahwa kami akan berjuang memulihkan hak kami sampai dengan acara kongres dimulai. Kami masih berjuang," kata Sekretaris Kaukus Muhammad Ikhsan dalam jumpa pers di Mal Sutos, Surabaya, Senin (11/5/2015) malam.

Perjuangan itu, di antaranya dengan mendatangi langsung panitia kongres yang menamakan diri Tim Crisis Center, siang tadi. Mereka mengapresiasi tim tersebut mau menerima, dan berjanji mengkaji SK pemecatan yang sempat mereka terima.

"Malam ini sedang digodok. Kami meminta panitia, sebelum acara kongres dimulai, kami minta dikembalikan hak," tegas dia.

Kaukus juga meminta bantuan I Gede Pasek Suardika agar kembali mendapatkan hak politik dalam kongres. "Kami menghubungi senior kami di DPP, Bang Pasek. (Beliau) punya pengalaman, apa yang menimpa kami, juga menimpa bang Pasek. Kami ceritanya minta dibimbing," imbuh mantan Ketua DPC Purbalingga ini.

Dalam kesempatan yang sama, Pasek mengaku siap membantu. Namun, Pasek tidak menerima begitu saja pengaduan tersebut. Pasek mempelajari duduk persoalan. Dari sana, dia menemukan kesalahan yang tidak sesuai AD/ART.

Pasalnya, surat penunjukan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPC yang baru, dikeluarkan oleh Ketua Harian Syarief Hasan, sedangkan SK pengangkatan ketua DPC tersebut, sebelumnya, langsung dikeluarkan oleh ketua umum.

"Saya kira di dalam mem-Plt orang ada aturan. Partai bukan properti pribadi dan tidak bisa ditafisrkan sebagai pribadi. Partai milik publik karena itu diatur uu parpol," ujar dia.

Pasek menuturkan dirinya, dahulu pernah bernasib serupa. Ia menjadi korban pergantian antar waktu (PAW) sebagai anggota DPR. Namun, setelah berjuang dan mengadukan kepada Ketua Umum SBY, akhirnya dibatalkan.

"Itu baru ngomong soal keabsahan siapa yang menandatangani," ujar dia.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menilai pemecatan atau mem-Plt-kan sejumlah Ketua DPC tersebut murni usulan dari tingkat DPD. Mereka dinilai melanggar AD/ART dan pantas mendapatkan pemecatan.

"Mereka tetap tidak dapat hak suara," kata Syarief kepada Metrotvnews.com, Kamis, 7 Mei lalu.


(OJE)