Pembatasan Waktu Gugatan Parpol dinilai Salah

- 22 Januari 2013 19:07 wib
<p>MI/Susanto</p>

MI/Susanto

Metrotvnews.com, Jakarta: Keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan batas waktu bagi parpol yang gagal verifikasi untuk mengajukan gugatan hingga 31 Januari 2014 tidak memiliki landasan hukum.

"Keliru jika Bawaslu membatasi waktu pengajuan permohonan sengketa parpol sampai tanggal 31 Januari 2014. Itu tidak ada landasan hukumnya," kata Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) Said Salahudin, Jakarta, Selasa (22/1).

Bawaslu memang punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama, sebelum parpol yang tidak puas atas keputusan Bawaslu bisa maju ke PT TUN dan MA. Namun demikian, kewenangan yang diberikan oleh UU kepada Bawaslu tidak sampai mengatur pada pembatasan waktu pengajuan permohonan.

"Yang digariskan UU hanya pada soal batas waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari sejak laporan parpol diterima Bawaslu. Jadi tidak benar aturan Bawaslu itu sekalipun mereka mengaku sudah berkonsultasi dengan DPR," kata Said.

Menurutnya, pembatasan waktu pelaporan sengketa merupakan bentuk pengekangan yang bertentangan dengan konstitusi.

"Saya menduga, munculnya gagasan pembatasan waktu oleh Bawaslu itu karena adanya norma dalam PKPU 18/2012, yang mengatur penyelesaian sengketa tata usaha negara ditingkat PT TUN adalah sampai tanggal 15 Maret 2012. Jadi Bawaslu sepertinya ingin menyesuaikan diri dengan PKPU tersebut," katanya.

Aturan KPU itu, lanjut Said, justru bermasalah karena KPU sama sekali tidak berwenang mengatur penyelesaian sengketa yang menjadi yurisdiksi lembaga lain.

"Jadi, kalau KPU-nya sudah salah, Bawaslu mestinya jangan malah mengekor dan justru melegitimasinya. Biarkan saja parpol menentukan sendiri kapan mereka mau mengajukan permohonan sengketa," tukasnya.

Ia mengatakan, parpol yang mengajukan permohonan gugatan sengketa memerlukan waktu yang cukup dan persiapan yang matang untuk menyiapkan data yang nantinya akan diadu dengan data KPU.

"Bahwa kemudian, misalnya, permohonan yang molor diajukan itu berhasil menyertakan parpol menjadi peserta Pemilu susulan, segala kerugian yang timbul atas hal itu menjadi risiko dan derita parpol bersangkutan," kata Said.

Sebelumnya, Bawaslu memberikan batas waktu bagi parpol, yang gagal verifikasi peserta Pemilu 2014, untuk mengajukan gugatan hingga 31 Januari. Keputusan diambil setelah Bawaslu melakukan koordinasi internal dan berkonsultasi dengan DPR.

Bawaslu juga sudah memberikan imbauan agar parpol yang belum melengkapi berkas laporan dan ingin melaporkan dugaan pelanggaran selama proses verifikasi, untuk segera menyerahkannya kepada Bawaslu sebelum tanggal tersebut.

Hingga kini, Bawaslu telah memberikan nomor registrasi pengaduan kepada 13 parpol yang gagal menjadi peserta Pemilu 2014. Ke-13 parpol yang telah mendapatkan nomor registrasi pengaduan itu adalah Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDB), Partai Karya Republik (Pakar), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia (PPPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Nasional Republik (Nasrep), Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) dan Partai Kongres. (Donny Andhika AM/OL-3)

()

SEKRETARIS Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengungkapkan forum Musyawarah Kerja Nasional…