OJK-KPK Berkomitmen Kendalikan Gratifikasi

Antara    •    Selasa, 12 May 2015 10:55 WIB
ojk
OJK-KPK Berkomitmen Kendalikan Gratifikasi
Ilya Avianti (FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Denpasar: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengendalikan gratifikasi karena tindakan tersebut merupakan akar permasalahan terjadinya korupsi.

"Hampir seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK berawal dari gratifikasi," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti, ditemui pada Pendidikan Jurnalistik Keuangan OJK, di Bali, Selasa (12/5/2015).

Menurut dia, definisi gratifikasi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada dua hal. Dalam arti luas diantaranya pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. Khususnya apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujarnya.

Oleh itu, jelas dia, tindak gratifikasi tersebut wajib dikendalikan dengan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai rencana strategis OJK Bidang Governance bahwa tahun 2015 adalah tahun penguatan integritas OJK.

Program pengendalian gratifikasi itu juga didukung oleh revitalisasi "Whistle Blowing System" (WBS). "Upaya itu dilakukan dengan peningkatan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya. Selain itu dengan optimalisasi penggunaan WBS OJK oleh pemangku kepentingan," tuturnya.

Meski demikian, tambah dia, penerapan WBS sudah diberlakukan sejak 2013. Akan tetapi karena dikelola sendiri maka pada umumnya pelapor segan. Sebab itu, OJK melakukan inventarisasi dan membuat sistem canggih. "Hal itu dilaksanakan dengan menyerahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga. Dengan begitu, tidak tahu siapa yang melaporkan," pungkasnya.



(ABD)