Ahok: SKPD Tak Mau Jalankan E-Budgeting

Wanda Indana    •    Selasa, 12 May 2015 11:01 WIB
basuki tjahaja purnama
Ahok: SKPD Tak Mau Jalankan E-Budgeting
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Achmad Zulfikar Fazli)

Metrotvnews.com, Jakarta:  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provonsi DKI Jakarta dikethui banyak yang tidak mau menjalankan e-Budgeting yang digaungkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akibatnya, dari 6 ribu kegiatan hanya empat yang sudah dilelang.
 
Ahok mengatakan, beberapa SKPD hingga saat ini belum menyerahkan dokumen lelang. Ia curiga ada kesengajaan yang dilakukan SKPD karena tidak bisa memainkan anggaran.
 
"Saya udah ragu sama mereka (SKPD). Harusnya semua lelang dilakukan sejak Bulan November sampai Januari. Mereka tidak lakukan itu, seolah-olah kita bisa main lagi dengan APBD yang tidak jelas. Menurut saya, ada SKPD yang sama-sama main ini,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).
 
Ahok tak mau ambil pusing, dia berencana mengalihkan beberapa alokasi anggaran proyek untuk membeli tanah. Sebab, lelang kegiatan sebagian besar untuk pengadaan barang tak jelas.
 
"Kami sudah sampaikan kepada SKPD yang tidak ikut lelang atau tidak ikut mendaftarkan dokumen lelang, lebih baik dibatalkan. Kita bisa alihkan untuk beli tanah. Rehab sekolah tidak masalah, pembangunan rumah sakit jalan, banjir jalan, GOR, rusunawa jalan, yang masalah itu pengadaan yang tidak jelas," tegasnya.
 
Ahok mengaku tidak menargetkan apapun untuk pelaksanaan program tahun ini. Namun, yang terpenting, beberapa bagian pengerjaan tanggul tipe A proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) bisa diselesaikan tahun ini, termasuk pembelian lahan untuk waduk.
 
"Paling penting transportasi, Transjakarta bisa terealisasi membeli bus, truk sampah beres, anak-anak bisa sekolah, dan kesehatan beres," katanya.
 
Seperti diketahui, SKPD DKI Jakarta baru menyelesaikan empat dokumen lelang dari 6 ribu kegiatan. Penyerapan diperkirakan sangat minim, dan sulit mencapai target mengingat saat ini sudah memasuki bulan Mei.


(FZN)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

1 hour Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA