Polemik Revisi UU Pilkada

Ketua Komisi II: Mengubah UU Adalah Hak DPR

Surya Perkasa    •    Selasa, 12 May 2015 17:25 WIB
pilkada serentak
Ketua Komisi II: Mengubah UU Adalah Hak DPR
Rambe Kamarulzaman. Foto: Susanto/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Kisruh Partai Golkar dan PPP memunculkan wacana revisi UU Pilkada. Rencana revisi ini mengundang banyak kritik.

Beberapa pihak menilai DPR tengah berakrobat. Revisi dimunculkan hanya untuk mengakomodasi dua partai yang berkonflik agar bisa ikut Pilkada akhir tahun ini. Namun, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyebut wacana revisi ini tidak bertujuan untuk melanggar aturan. Menurutnya, hak DPR untuk mengubah UU.

"Mengubah ini bukan berarti kita ingin melanggar. Hak DPR bersama dengan pemerintah dan presiden mengubah UU. Dalam UU MD3 (MPR DPR DPD dan DPRD) juga diatur bagaimana (revisi untuk UU)," kata politikus Golkar itu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Dia menegaskan, revisi tidak dipaksakan untuk sekadar menjembatani dua parpol bersengketa dapat ikut pilkada. Namun revisi ini lebih bertujuan melengkapi aturan Pilkada yang masih belum mengatur nasib partai berkonflik.

"Karena tidak ada payung hukumnya maka dilakukan direvisi terbatas ini. Jangan meluas kemana-kemana," kata Rambe.

Wacana revisi, kata ketua DPP Golkar Versi Ical ini, berdasarkan kepada kesepakatan Komisi II. Ada tiga pilihan untuk partai yang berkonflik. Pilihan pertama menunggu putusan hukum yang inkracht, pilihan kedua islah, dan yang terakhir adalah menggunakan putusan pengadilan terakhir.

"Ini jalan tengah terbaik. Makanya pimpinan di komisi II menandatangani itu," kata dia.

Selain itu juga ada permasalahan putusan mahkamah partai dalam perselisihan juga tidak diatur secara jelas. Maka dari itu, perlu dibuat aturan yang mendapat masukan dari semua pihak berkepentingan.

"Jadi saya kira kita harus selesaikan. Secara terbuka seperti ini. Kalau sudah ada pasal yang masuk, kita konsultasikan seperti ini," tambah Rambe.


(KRI)