Wakil Ketua Komisi II: DPR Hanya Mengusulkan, KPU Yang Menentukan PKPU

Surya Perkasa    •    Selasa, 12 May 2015 17:58 WIB
pilkada serentak
Wakil Ketua Komisi II: DPR Hanya Mengusulkan, KPU Yang Menentukan PKPU
Lukman Edy. Foto: Mohamad Irfan/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Lukman Edy tidak sependapat dengan rencana memaksakan revisi UU Pilkada sebelum pendaftaran calon ditutup. Menurut dia, kesepakatan Paniti Kerja (Panja) Pilkada tidak bisa memaksa KPU harus menjalankan usulan DPR.

"Kami memahami beda kewenangan antara KPU dan Komisi II DPR. PKB menyadari bahwa PKPU merupakan kewenangan KPU," kata Lukman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2015).

Dia mengungkapkan, kesepakatan di internal Panja sempat memunculkan perdebatan. Muncul ketegangan karena tidak kunjung ada kesepakatan. Namun akhirnya dapat dicapai kesimpulan dalam bentuk usulan disertai beberapa catatan.

KPU sepakat mengakomodasi dua poin untuk partai berkonflik. Dua poin itu adalah rujukan putusan hukum inkrah dan rujukan islah partai. Tapi KPU menolak untuk mengakomodir putusan pengadilan terakhir.

"KPU mengakomodasi poin satu dan dua, tapi kami beranggapan ini kewenangan KPU. Tugas kami (dewan) mengingatkan substansi yang melanggar UU, mana UU KPU yang mengeluarkan norma baru yang bertentangan dengan substansi UU," ujarnya.

KPU beralasan bahwa poin ketiga rekomendasi Komisi II DPR bertentangan dengan UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015. Ketimbang merevisi UU Pilkada dan Parpol, Lukman berpendapat lebih baik diuji oleh Mahkamah Agung.

"Diuji apa benar melanggar UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada? Kalau melanggar ya DPR harus legowo. Diuji UU Nomor 8 ke MA, minta fatwa MA. Tapi usulan ini ditolak Golkar," kata dia.

 


(KRI)