Mendagri: Keluarga Keraton Minta Pemerintah Ikut Campur soal Sabdaraja

Dheri Agriesta    •    Selasa, 12 May 2015 18:36 WIB
keraton yogyakarta
Mendagri: Keluarga Keraton Minta Pemerintah Ikut Campur soal Sabdaraja
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Foto: Panca Syurkani/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah belum mengusulkan revisi Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta. Hal itu karena Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum menerima laporan dan masukan terkait penerbitan Sabdaraja oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Belum, kami belum dapat masukan dari DPRD, dari pemerintah daerah DIY, ingat DIY ada keistimewaan, kami menunggu laporan resmi DPRD dan pemerintah DIY," kata Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).

Lebih jauh Tjahjo mengaku, sejumlah keluarga keraton telah menemui dia dan meminta Kemendagri ikut campur. Namun, lanjut dia, pemerintah tak ingin ambil bagian dalam permasalahan ini.

Karena, kata politikus PDI Perjuangan itu, urusan keistimewaan Yogyakarta merupakan tanggung jawab Sultan sebagai raja. Pemerintah pusat tak boleh mengintevensi.

"Kami sudah menolak halus kalau diminta oleh adik atau kakak sultan untuk intervensi, kami enggak mau," pungkas Tjahjo.

Sebelumnya, Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X resmi mengubah namanya dalam dawuh atau Sabdaraja kedua yang dikeluarkan pada Selasa (5/5/2015). Pembacaan Sabdaraja dilakukan tertutup untuk umum dan dilakukan di Siti Hinggil Keraton Yogyakarta.


(KRI)