Pelajaran bagi KPK

   •    Rabu, 13 May 2015 05:59 WIB
kpk
Pelajaran bagi KPK

PEMBERANTASAN korupsi yang dilakukan secara serampangan pada akhirnya akan memukul balik upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Ia akan menggerogoti dan melemahkan pemberantasan korupsi dari dalam tubuh penegak hukum sendiri.

Karena itu, aparat penegak hukum semestinya meningkatkan kecermatan, ketelitian, profesionalitas, kesungguhan, dan komitmen dalam perang melawan korupsi. Pesan itu untuk kesekian kalinya kita kuatkan kembali, terkait dengan kesungguhan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya para penyidik, dalam memberantas korupsi.

Pesan itu pun menjadi kian relevan bersamaan dengan keluarnya putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan perkara praperadilan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.
Dalam putusan yang dibacakan hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati, kemarin, hakim menerima permohonan Ilham Arief Sirajuddin yang menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menimbang bahwa pemohon berhasil membuktikan bahwa termohon telah menetapkan tersangka pada pemohon tanpa adanya dua alat bukti yang cukup,” ucap hakim Yuningtyas saat membacakan putusannya, kemarin.
Dengan putusan hakim praperadilan kasus Ilham itu, berarti KPK sudah dua kali terbukti telah menetapkan status tersangka secara tidak profesional. Kita mencatat, sebelum kasus Ilham, putusan hakim dalam kasus Komjen Budi Gunawan juga ‘mengalahkan’ KPK atas status tersangka terhadap Budi.

Kita prihatin atas ‘kekalahan’ KPK dalam dua kasus praperadilan tersebut. Kekalahan KPK menunjukkan upaya pemberantasan korupsi tidak mudah dilakukan. Pemberantasan korupsi lebih tidak mudah lagi jika upaya itu dilakukan dengan level profesionalitas penyidik yang tidak memadai dan bahkan dengan komitmen yang diragukan.

Kita tidak sedang berpretensi untuk memojokkan dan menyudutkan KPK terkait dengan dua kekalahan lembaga antirasywah itu dalam praperadilan kasus penetapan tersangka. Kita justru tengah mengingatkan bahwa lembaga yang selama ini kita andalkan memerangi korupsi ternyata belum sepenuhnya mendapatkan dukungan untuk benar-benar bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.

Oleh karena itu, terkait dengan momentum putusan praperadilan bagi mantan Wali Kota Makassar itu, kita mendesak KPK benar-benar menarik pelajaran berharga. Melalui putusan itu, para pemimpin dan penyidik KPK sudah semestinya menyadari bahwa selain tidak bijak, memaksakan status tersangka dengan alat bukti yang tidak mencukupi merupakan tindakan serampangan. Tindakan seperti itu kelak akan menghancurkan upaya pemberantasan korupsi.

Apalagi, KPK tidak punya kemewahan menghentikan penyidikan. Itu artinya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pastilah dia bersalah. Di sisi lain, penetapan tersangka secara serampangan sangat merugikan nama baik dan masa depan orang yang telanjur ditetapkan sebagai tersangka. Itu jelas melanggar hak asasi manusia.
Penetapan tersangka melalui proses yang tidak profesional merupakan cerminan buruknya sistem penegakan hukum. Kita tidak mau itu terjadi di negeri ini. Jika dibiarkan, yang diuntungkan ialah para koruptor dan calon koruptor.


KPK Bantah Ada Negosiasi di Kasus KTP-el

KPK Bantah Ada Negosiasi di Kasus KTP-el

1 hour Ago

Tudingan adanya negosiasi dalam kasus korupsi KTP elektronik dibantah Ketua KPK Agus Raharjo. S…

BERITA LAINNYA