Pemerintah Harus Berbagi Kebijakan dengan Dunia Usaha

Eko Nordiansyah    •    Rabu, 13 May 2015 15:58 WIB
dunia usaha
Pemerintah Harus Berbagi Kebijakan dengan Dunia Usaha
Menkeu Bambang Brodjonegoro. ANTARA FOTO/Fanny Octavianus

Metrotvnews.com, Jakarta: Pertemuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan dunia usaha yang diwakili oleh Indonesia National Shipowners Association (INSA), Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyepakati perlunya saling kerja sama untuk menahan atau bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari perlambatan ekonomi yang sekarang ini terjadi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, selain diperlukannya semangat untuk mendorong ekonomi untuk kembali tumbuh, diperlukan pula share kebijakan antara pemerintah dengan dunia usaha.

"Dari dunia usaha ada kekhawatiran terkait target pajak yang tinggi dari pemerintah, karena bisa ganggu dunia usaha. Cara dari pemerintah ingin tetap tingkatkan pajak melalui reinventing tax policy dan perluasan wajib pajak serta data dunia usaha," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2015).

Di antara kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tadi antara lain kesepakatan pajak Perusahaan Pelayaran tetap sebesar 1,2 persen. "Kesepakatan 1,2 persen untuk INSA akan tetap berlaku, mereka juga akan bantu untuk lakukan penelusuran khususnya kapal asing yang menghindari dari pajak," sambungnya.

Sementara dengan REI, Kemenkeu juga akan bekerja sama untuk mendapatkan data kepemilikan properti, sehingga Dirjen Pajak Kemenkeu dapat mengetahui di mana area yang kurang bayar pajak propertinya. Sedangkan Apindo dan Kadin menyampaikan bahwa pimpinan dunia usaha akan terus berkomunikasi dengan lebih clear kepada pemerintah.

"Intinya berapa pun beratnya penerimaan pajak dan berapapun beratnya pertumbuhan ekonomi, dunia usaha harus terus didorong" jelas Bambang.

Oleh karena itu menurut Bambang, perlu adanya keseimbangan antara target penerimaan pajak dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, jaga keseimbangan antara penerimaan pajak dan dorong upaya pertumbuhan. Kita ingin pertumbuhan harus lebih baik dibandingkan 2014, supaya dampaknya juga cepat terasa dengan segera," pungkasnya.


(AHL)

KPK Hadirkan Tiga Ahli di Praperadilan Novanto

KPK Hadirkan Tiga Ahli di Praperadilan Novanto

20 minutes Ago

KPK akan menghadirkan tiga ahli dalam lanjutan sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan …

BERITA LAINNYA