Serahkan Rekomendasi ke Pemerintah, Faisal Basri Beberkan Keluhannya

   •    Rabu, 13 May 2015 19:41 WIB
migas
Serahkan Rekomendasi ke Pemerintah, Faisal Basri Beberkan Keluhannya
Ilustrasi. Antara/Yudhi Mahatma

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan akan tidak puas jika pembentukan timnya hanya sekedar untuk basa-basi. Dia berharap pemerintah melaksanakan poin-poin rekomendasi dari tim yang dia pimpin. Saat menyerahkan rekomendasi final kepada Menteri ESDM, Faisal membeberkan penilaianya atas pelaksanaan rekomendasi dari pemerintah.

"Yang jelas-jelas didengar dan dituntaskan kan penataan pengadaan minyak. Yang kita inginkan itu efisien, kemudian dibuat rambu-rambunya agar tidak mudah bagi pemburu rente untuk masuk, dan itu petral," kata Faisal di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2015).

Dia menilai apa yang dilakukan pemerintah dalam pengadaan minyak melebihi dari ekspektasinya. Alasannya, pemerintah tidak hanya membubarkan Petral namun juga anak perusahaan Petral yaitu Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) yang berbasis di Singapura, dan Zambesi Investement Limited yang berbasid di Hong Kong.

"Jadi paripurna pembubarannya. Karena kalau sebatas rekomendasi kami, kan Petral itu dialihkan ke ISC, dan PES akan menjelma diri menjadi trading company. Ternyata tidak seperti itu, itu melebihi rekomendasi kami," ujar dia.

Selain itu, Faisal juga secara terbuka menyindir Pertamina yang tak menghapus produk oktan RON 88 dalam enam bulan. Terlebih, Pertamina malah berencana meluncurkan produk RON 92 (Pertalite) dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. "Ya memang ada yang ngeyel itu, pihak-pihak yang waktu kami bilang 6 bulan, wah enggak bisa, kata Pertamina. Ternyata Pertalite bisa," ujar Faisal.

Menurut dia, Pertamina sebenarnya mampu menghapus premium dalam waktu enam bulan dengan dukungan kilang TPPI. Tapi, akibat kasus pencucian uang dalam kasus penjualan kondensat, orang-orang takut menjamah TPPI. Sehingga rencana penghapusan RON 88 kembali tertunda.

Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengendus adanya kekuatan yang ingin mengganggu dan mempertahankan apa yang mereka dapatkan sendiri selama ini.

Oleh karena itu, Tim Reformasi menuliskan rekomendasi akhir dengan judul 'Memperkokoh Kelembagaan Sektor Migas Indonesia'. "Jadi kita tidak melawan mafia dengan senjata, dengan borgol, tapi memperkokoh kelembagaan. Pendekatan yang digunakan tim, adalah pendekatan kelembagaan," kata dia.

Hari ini, Kementerian ESDM mengumumkan berakhirnya masa tugas Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Di saat yang sama, Tim Reformasi Tata Kelola Migas menyerahkan rekomendasi final terkait kebijakan migas kepada Menteri ESDM Sudirman Said. Rekomendasi itu secara garis besar berisi 12 usulan kepada pemerintah untuk persoalan tata kelola migas nasional.  (Nuriman Jayabuana)


(WID)

KPK Pertimbangan <i>Second Opinion</i> Soal Setnov

KPK Pertimbangan Second Opinion Soal Setnov

1 hour Ago

KPK masih mempertimbangkan keterangan dokter atau pihak IDI terkait perawatan kesehatan yang se…

BERITA LAINNYA