Menpan RB: Pergantian Jabatan Pemimpin Tertinggi Tergantung Menteri

Damar Iradat    •    Rabu, 13 May 2015 20:44 WIB
Menpan RB: Pergantian Jabatan Pemimpin Tertinggi Tergantung Menteri
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi. (foto: Antara/Jessica Wuysang).

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menegaskan kepada seluruh menteri di Kabinet Kerja mempercepat proses pergantian Jabatan Pemimpin Tertinggi (JPT). Cepat atau tidaknya proses pergantian JPT tergantung dari masing-masing menteri.

"Pergantian JPT sangat tergantung dengan menterinya masing-masing. Presiden Joko Widodo tidak mengharuskan atau mewajibkan, tapi memang harus ada kepastian apakah akan diganti atau tidak," jelas Yuddy di Kantor Kemenpan RB, Jalan Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2015).

Keluarnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang tata cara mempercepat proses pergantian JPT, kata Yuddy, hanya sebagai alat. Sebetulnya, Undang-undang No. 5/2014 tentang pergantian aparat negara sudah memadai.

"Kalau dari Inpres kemudian Peraturan Menteri (Permen) dianggap memakan waktu, kira-kira 6-8 minggu. Kalau proses pergantian JPT makan waktu, itu juga akan menimbulkan ketidakpastian," ucapnya. "Pemerintah ingin segera ada implementasi program anggaran, jadi keluarlah Inpres No. 3, sesuai UU itu prosesnya hanya 10 hari kerja penggantian bisa dilakukan."

Adapun proses pergantian JPT menurut Yuddy sebagai berikut:

1. Menteri yang bersangkutan mengajukan salah satu jabatan tinggi yang akan diganti.

2. Kemudian, menteri akan membentuk panitia seleksi yang diatur dalam UU, dengan mayoritas anggota harus dari luar kementrian yang bersangkutan.

3. Menteri yang bersangkutan akan menetapkan Surat Keputusan tentang pansel. Setelah itu disusun jadwal kerja pansel.

4. Kalau proses pansel selesai akan diranking calon JPT baru. Biasanya akan muncul 3-5 nama yang diusulkan pansel kepada menteri.

5. Terakhir, nama-nama yang diusulkan pansel akan diberikan ke tim penilai akhir (TPA).

"Jadi, cepat atau tidaknya pergantian JPT tergantung menteri-menterinya," pungkas Yuddy.
(DRI)