NPHD Belum Disepakati, Daerah Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Serentak

Putra Ananda    •    Kamis, 14 May 2015 18:23 WIB
pilkada serentak
NPHD Belum Disepakati, Daerah Terancam Tak Bisa Ikut Pilkada Serentak

Metrotvnews.com, Jakarta: Pilkada serentak terancam tak bisa dilaksanakan di seluruh wilayah. Sebab, dari 269 daerah peserta Pilkada, baru 85 yang sudah melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Daerah (KPUD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
 
Komisioner KPU, Ferry Kurnia mengatakan, waktu efektif kerja Pemda untuk merampungkan NPHD tinggal dua hari. Namun ada 184 daerah tak bisa menggunakan anggaran karena belum menyelesaikan proses NPHD. Bahkan, ada 26 daerah yang sama sekali belum selesai melakukan pembahasan dengan DPRD.
 
Proses tahapan pembentukan panitia adhoc PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) berakhir 18 Mei 2015. Jika anggaran belum bisa digunakan KPUD, KPU berhak menunda tahapan Pilkada di 184 daerah yang belum menandatangai NPHD tersebut.
 
"Dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pasal 8 ditegaskan jika tidak tersedia anggaran sampai pembentukan PPK dan PPS maka KPU berhak menunda tahapan," kata Ferry saat dimintai keterangan Kamis (14/5/2015).
 
Ia meminta masing-masing daerah mempercepat proses NPHD, karena pelaksanaan Pilkada serentak akan terhambat dan bisa tertunda dari jadwal awal 9 Desember 2015.
 
Proses penandatanganan NPHD terhambat karena pemda masih mempelajari penambahan usulan barang-barang pembelanjaan baru. Seperti, biaya kampanye, alat peraga, dan iklan cetak elektronik yang membengkak.


(FZN)