NPHD Belum Disepakati, Reydonnyzar: Ada Usulan KPUD Tak Rasional

Putra Ananda    •    Kamis, 14 May 2015 18:53 WIB
pilkada serentak
NPHD Belum Disepakati, Reydonnyzar: Ada Usulan KPUD Tak Rasional
Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek. (Foto:MI/Atet)

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa usulan KPUD peserta Pilkada serentak dinilai tidak rasional. Akibatnya, banyak daerah yang belum melaksanakan proses penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
 
Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, ada usulan beberapa KPUD yang tidak rasional terkait penyelenggaraan Pilkada, seperti permintaan kendaraan bermotor untuk operasional. Ia menyarankan, demi tercapainya efisieni anggaran, KPUD tidak perlu menganggarkan barang tersebut. Sebab, KPUD bisa meminjam pada Pemda.
 
"Tidak perlu sewa atau beli, KPUD bisa pinjam Pemda. Ini salah satu cara untuk efisien. Sesuai pasal 126 UU no 15 2011 tentang penyelanggaraan pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendukung KPU," ujarnya.
 
Ia mengungkapkan, daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi pengajuan anggaran pembelanjaan barang atau item KPUD daerah yang dinilai membengkak.
 
"Terhadap ajuan oleh KPUD, Pemda perlu hati-hati, perlu waktu untuk verifikasi item-item pembiayaan usulan KPUD yang agak membengkak," katanya.
 
Seperti diketahui, berdasarakan data KPU, dari 269 daerah peserta Pilkada, baru 85 yang sudah melaksanakan proses penandatanganan NPHD antara KPUD dengan Pemda. 184 daerah tak bisa menggunakan anggaran karena belum menyelesaikan proses NPHD. Bahkan, ada 26 daerah yang sama sekali belum selesai melakukan pembahasan dengan DPRD.  Padahal waktu efektif kerja Pemda untuk merampungkan NPHD tinggal dua hari.
 
Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 pasal 8,  jika NPHD belum ditandatangani sampai pembentukan PPK dan PPS pada 18 Mei, maka KPU berhak menunda tahapan Pilkada daerah tersebut.


(FZN)

Panitera Jual BAP Miryam Rp2 Juta

Panitera Jual BAP Miryam Rp2 Juta

17 minutes Ago

Anton mengaku menghubungi salah satu panitera, Siswanti, untuk meminta tolong mencarikan BAP mi…

BERITA LAINNYA