Jokowi Bentuk Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

Angga Bratadharma    •    Jumat, 15 May 2015 10:24 WIB
umkm
Jokowi Bentuk Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM
UMKM (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memerlukan akses dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 7 Mei 2015 telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Mengutip laman Setkab, Jumat (15/5/2015), tugas komite kebijakan ini adalah pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, termasuk penetapan prioritas bidang usaha.

Kedua, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM. Ketiga, mengambil langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM.

Melalui Keppres tersebut, Presiden Jokowi menunjuk menteri koordinator bidang perekonomian sebagai komite kebijakan, dengan anggota yakni satu, menteri keuangan. Dua, menteri dalam negeri. Tiga, menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Empat, menteri perindustrian. Lima, menteri perdagangan. Enam, menteri pertanian. Tujuh, menteri kelautan dan perikanan.

Delapan, menteri tenaga kerja. Sembilan, menteri badan usaha milik negara. Sepuluh, sekretaris kabinet. Sebelas, kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Dua belas, kepala badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (BNP2TKI).

Adapun yang ditunjuk sebagai Sekretaris Komite adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi UMKM, diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan,” bunyi Pasal 4 Keppres tersebut.

Menurut Keppres No. 14 Tahun 2015 ini, dalam melaksanakan tugasnya komite kebijakan berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan dapat melibatkan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah, serta pihak lain yang dianggap perlu.



(ABD)

KPK Bantah Ada Negosiasi di Kasus KTP-el

KPK Bantah Ada Negosiasi di Kasus KTP-el

1 hour Ago

Tudingan adanya negosiasi dalam kasus korupsi KTP elektronik dibantah Ketua KPK Agus Raharjo. S…

BERITA LAINNYA