BKPM Manfaatkan Inland FTA untuk Daya Tarik Investasi

Angga Bratadharma    •    Jumat, 15 May 2015 16:05 WIB
bkpm
BKPM Manfaatkan Inland FTA untuk Daya Tarik Investasi
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani (MI/ROMMY PUJIANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memafaatkan skema kebijakan Inland Free Trade Agreement (Inland FTA), sebagai salah satu daya tarik masuknya investasi ke Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, Inland FTA merupakan suatu kebijakan unilateral liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan investasi sektor manufaktur serta pengembangan industri dalam negeri. Skema ini memberikan fasilitas perdagangan/kepabeanan bagi industri dalam negeri dengan memperlakukan preferensi FTA untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia.

"Dengan kebijakan Inland FTA, pemerintah membebaskan pengenaan tarif bea masuk bahan baku dan barang setengah jadi yang diimpor dari negara yang belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia," ungkapnya, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Franky mengatakan, skema itu merupakan strategi menarik untuk investasi, memperkuat industri domestik dan memacu pertumbuhan ekonomi. Selama ini kalau barang produk jadi maupun setengah jadi/komponen yang dibuat di Kawasan Berikat atau di Free Trade Zone (Batam, Bintan, Karimun dan Sabang) begitu masuk ke daerah Pabean Indonesia akan dikenakan bea masuk sama dengan produk impor.

"Padahal barang yang sama yang dibuat misalnya di Singapura atau Malaysia (dengan tingkat komponen lokal ASEAN minimal 40 persen), masuk ke Indonesia diberlakukan tarif bea masuk nol persen, karena memanfaatkan skema FTA ASEAN,” jelas Franky.

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi di Kantor Menko Perekonomian, Selasa 12 Mei yang lalu, pemerintah menyepakati preferensi impor FTA atas produk yang dibuat di dalam negeri, di mana suatu barang tertentu yang dibuat di tempat tertentu di dalam negeri, menggunakan bahan baku, bahan penolong, komponen impor merupakan produk dalam negeri (made in Indonesia), sehingga tidak terhutang bea masuk apabila dijual atau dipakai di dalam negeri atau dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia.

Dalam rapat tersebut juga disepakati, syarat yang harus dipenuhi yaitu jika bahan baku atau barang setengah jadi yang diimpor harus digunakan untuk memproduksi barang/produk akhir dengan tingkat kandungan lokal minimal 40 persen.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Azhar Lubismenyatakan bahwa BKPM akan segera menyusun Peraturan Kepala (Perka) BKPM tentang kemudahan investasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan inland FTA dan diharapkan dapat diterbitkan pada Agustus 2015.


(ABD)