KPK Tak Mau Kalah Lagi di Praperadilan

Yogi Bayu Aji    •    Jumat, 15 May 2015 17:13 WIB
praperadilan
KPK Tak Mau Kalah Lagi di Praperadilan
Pimpinan KPK. MI/Panca

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau kalah lagi dalam praperadilan. Lembaga antikorupsi siap menghadapi praperadilan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo yang digelar Senin 18 Mei.

"Kami persiapkan sesuai dengan apa yang dipermasalahkan pada praperadilan ini, misalnya alasan dan bukti-bukti kami menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan) maupun penetapan tersangka," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).

Menurut dia, KPK selalu siap secara prosedural menghadapi gugatan praperadilan. Namun, yang jadi perhatian KPK kini adalah bagaimana menyelaraskan pemikiran dengan kehendak hakim praperadilan.

Pada sidang praperadilan Wali Kota Makassar Ilham Arief, Hakim Tunggal Yuningtyas Upiek menilai bukti-bukti yang diajukan KPK hanya berupa fotokopi. KPK dianggap menetapkan Ilham sebagai tersangka sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup.

Namun, Indriyanto punya pendapat berbeda dengan Hakim Yuningtyas Upiek. "Alat bukti menjadi domain dari pemeriksaan pokok perkara, bukan domain hakim praperadilan," tegas Guru Besar dan Dekan di Universitas Krisna Dwipayana ini.

Sejatinya, sidang praperadilan Hadi Poernomo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 11 Mei lalu. Namun, KPK meminta sidang ditunda hingga Senin 18 Mei nanti.

Lembaga antikorupsi beralasan masih menyiapkan bukti-bukti untuk kasus Hadi Poernomo. Hadi Poernomo yang hadir di persidangan menyatakan tidak keberatan.

Hadi Poernomo merupakan tersangka dugaan korupsi dalam permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA). KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka pada 21 April 2014.

Kasus ini terjadi saat Hadi masih menjabat sebagai Dirjen Pajak 2002-2004. Dia diduga mengubah telaah direktur PPH mengenai keberatan SKPN PPH BCA.

KPK menyangkakan Hadi Poernomo dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hadi terancam hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.


(TRK)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

13 hours Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA